KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - PDIP Maluku pastikan cacian (itu) tidak untuk mereka di Golkar. Tapi ini guyonan Gubernur yang kemudian dianggap berlebihan oleh DPD Golkar Maluku.

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Maluku hari ini akan melapor balik kader Golkar Ridwan Rahman Marasabessy ke polisi. Langkah hukum yang ditempuh PDIP ini merespon sikap Ridwan yang sebelumnya melaporkan Gubernur Maluku Murad Ismail ke Mapolda Maluku, pekan kemarin.  

Fungsionaris DPD Golkar Maluku ini melaporkan Murad yang juga ketua DPD PDIP Maluku atas ucapan makian kepada kaum ibu, sebagaimana yang dilaporkan Ridwan ke polisi.

Ridwan akan dilaporkan bersamaan dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku almarhum Yusri AK Mahedar. Mahedar dipolisikan lantaran dianggap memfitnah Murad dalam Rakornis Bappilu DPP Golkar di Jakarta pada akhir September 2020.

Sekretaris DPD PDIP Maluku Edwin Adrian Huwae menegaskan, pencabutan laporan di Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease itu sebagai bentuk kemanusiaan serta sikap etis PDIP mengingat Mahedar telah meninggal dunia, Sabtu (26/12). 

“Iya, rencananya besok (hari ini) kita cabut laporannya almarhum Pak Mahedar yang pernah kita adukan ke Mapolresta Ambon,” kata Huwae kepada wartawan di Ambon, Senin (28/12).

Menurutnya, ketika seseorang diadukan ke pihak berwajib, namun yang bersangkutan meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkara itu dinyatakan gugur atau selesai. “Tapi PDIP tidak begitu, harus dicabut dengan resmi juga. Sikap etis dan semangat orang basudara harus diutamakan,” ujar mantan ketua DPRD Maluku ini. 

Murad bersama DPD PDIP Maluku juga telah memaafkan Mahedar. Di mata Huwae, Mahedar merupakan salah satu tokoh Golkar Maluku yang komunikatif dalam membangun koordinasi dan komunikasi lintas partai. “Kami di PDIP juga merasa kehilangan dengan meninggalnya Pak Mahedar. Almarhum sudah dimaafkan oleh seluruh fungsionris PDIP Maluku,” kata Huwae.

Setelah mencabut laporan Mahedar, PDIP Maluku mempersiapkan seluruh dokumentasi dan akan melapor balik Ridwan ke polisi. Eks anggota DPRD Maluku itu akan dilaporkan karena menyebut cacian dan makian Murad ditujukan kepada ibunya. Padahal, ucapan Murad tidak sedikit pun menyinggung Golkar maupun Ridwan. 

Sebelumnya, pada Kamis (24/12), Ridwan resmi melaporkan Murad ke Mapolda Maluku. Laporan atas nama DPD Golkar Maluku dilayangkan karena Murad dinilai telah menghina dan merendahkan martabat wanita. Ridwan merasa tersinggung karena beranggapan makian Murad dialamatkan kepada ibunya.

GOLKAR BERLEBIHAN

Sikap DPD Golkar Maluku yang mempolisikan Murad disebut sesuatu yang berlebihan. Partai berlambang pohon beringin itu dinilai terlalu cepat merespon hal-hal yang tidak substansial. 

Padahal, dalam konteks berfikir ke-Maluku-an, Golkar dan PDIP sangat diharapkan menjadi mitra yang mampu membuat Maluku lebih baik ke depan. Koalisi strategis dan spirit Golkar dan PDIP jangan direduksi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dikedepankan. 

“Kalau hal-hal yang remeh seperti cacian makian, biarkan saja menjadi satu dinamika, jangan kemudian koalisi strategis dan spirit Golkar-PDIP kita reduksi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk di kedepankan,” kata Huwae.

Menurutnya, sejarah Maluku sebenarnya dibangun atas kemitraan strategis Golkar dan PDIP. Dalam konteks itu, ada satu kewajiban bagi dua partai besar ini untuk sama-sama membangun Maluku dalam spirit menjadikan Maluku lebih baik lagi.

Sebab, setelah era reformasi dan otonomi daerah, tercatat bahwa pemerintahan Maluku di era kepemimpinan Karel Albert Ralahalu (PDIP) dan Said Assagaff (Golkar), dua partai ini selalu ada dalam sikap mendukung pemerintahan.

“Walaupun ada jarak kritis, tapi itu untuk memperbaiki kondisi Maluku. Bukan kritis terhadap masalah seperti yang dilaporkan. Dan syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, tantangan Maluku di era dua tokoh itu mampu dilewati bersama dan Golkar-PDIP yang berkontribusi besar bagi situasi di Maluku hari ini,” tegas eks ketua DPD PDIP Maluku ini.

Setelah Maluku dipimpin Said Assagaff dan dilanjutkan kepemimpinan Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail, PDIP sangat mengharapkan kemitraan strategis parpol PDIP dan Golkar kembali dibangun untuk kemajuan Maluku. “Sebab ini dalam konteks Ke-Maluku-an, tidak Golkar sendiri atau PDIP sendiri, tapi untuk Maluku,” tandasnya.

Huwae menegaskan, ucapan makian Murad yang diberitakan media beberapa waktu lalu, tidak menyinggung keluarga Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPD Golkar Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy atau pun DPD Golkar Maluku. 

“Soal perspektif etis, nanti kita bahas di situ. Tapi, PDIP Maluku pastikan cacian (itu) tidak untuk mereka di Golkar. Tapi ini menjadi guyonan Pak gubernur yang kemudian dianggap berlebihan oleh DPD Golkar Maluku,” sindir Huwae.

Dia berharap, dari kasus ini bisa terjalin kemitraan yang baik antara PDIP dan Golkar dalam melihat Maluku ke depan. 

NO COMMENT 

Ridwan sepertinya tidak ingin meladeni Murad yang balik mempolisikan dirinya. Soal ancaman Murad menempuh jalur hukum, Ridwan menolak berkomentar. “Wah kalau soal itu (ancaman Murad) saya no comment,” kata Ridwan dihubungi Kabar Timur, Senin (28/12).

Terpisah, pengamat politik Universitas Pattimura Said Lestaluhu berpendapat sikap Ridwan melaporkan Murad dan ancaman Murad melapor balik Ridwan kepihak Kepolisian disebabkan terjadi persaingan politik antara PDIP dan Golkar.

“Pak Ridwan representasi dari Partai Golkar. Sementara Pak Murad Ketua DPD PDIP Maluku. Memang dari perspektif politik ada ruang untuk saling menjatuhkan,” kata Lestaluhu kepada Kabar Timur, kemarin.

Namun, dia mengingatkan soal etika yang mesti dikedepankan. “Tapi ini soal etika dalam berkomunikasi saja. Ini karena kesempatan. Orang bilang “bola muntah” yang sengaja digunakan Pak Ridwan menyerang PDIP,” sebutnya.

Lestaluhu menilai sikap Ridwan semata-mata ingin mempengaruhi polemik antara dua parpol papan atas itu. “Pernyataan-pernyataan ini kalau dilihat dari komunikasi politik ingin mempengaruhi saja. Saya kira saling menyerang itu hal yang biasa. Kalau soal pembangunan atau kebijakan pemerintahan itu tidak masalah,” ingatnya.

Apalagi, yang terlibat dalam persoalan ini adalah dua aktor politik di Maluku. Langkah Ridwan ini dianggap ingin mencari panggung politik. “Kalau dalam konteks politik komunikator-komunikator itu selalu mencari panggung konsen dengan khalayak luas. Karena ada kata makian, makanya ada ruang yang dimanfaatkan oleh lawan politik,” jelas Lestaluhu.

Menurutnya makian atau pernyataan Murad  tidak merugikan person. “Saya kira tidak ada masalah. Hanya saja, kesempatan ini dipakai untuk mencari peluang  mempertahankan citra politik mereka untuk menyerang dengan segala macam (cara),” pungkasnya. (KTY/KTM)