Sidang Korupsi Setda Buru

“Ada Perintah” Tentukan Nasib Kedua Terdakwa

Foto: ISTILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi anggaran operasional Bupati dan Wakil Bupati Buru senilai Rp 11 miliar kembali digelar. Di depan majelis hakim kedua terdakwa  mantan Sekda Ahmad Assagaff dan bendahara La Joni Ali saling melempar tanggungjawab.

Namun dari rangkaian cerita yang muncul di persidangan, siapa yang seharusnya paling bertanggungjawab sepertinya harus dilihat dari kewenangan masing-masing, baik Assagaff maupun La Joni Ali.

“prinsipnya keterangan kedua terdakwa sama dengan nol. Tidak punya nilai perbuatan apa-apa yang bisa dipidana. Tinggal dikembalikan kepada kewenangan masing-masing,” ujar pengacara Joemicho Syaranamual, penasehat hukum La Joni Ali usai persidangan Senin, kemarin di Pengadilan Tipikor Ambon.

Joemicho menjelaskan, meski terdakwa Ahmad Assagaff membantah memberikan perintah kepada kliennya La Joni Ali, namun fakta persidangan menunjukkan adanya perintah tersebut. Dan perintah dari Assagaff selaku pengguna anggaran (PA) dituruti La Joni hanya karena loyalitas.

Menurutnya, sekalipun Assagaff membantah memberikan perintah, tapi keterangan para saksi staf Setda Buru memperlihatkan adanya perintah tersebut. “Pa Assagaff bilang seng ada perintah ke bendahara. Tapi kalau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain mereka bilang perintah pa Assagaff,” jelas Joemicho.

Menurutnya, jelang sidang perkara korupsi ini berakhir, dia berharap majelis hakim mempertimbangkan peran kliennya itu di perkara ini. Dan yang paling utama kliennya La Joni Ali telah menyesali perbuatannya, diharapkan hal itu menjadi pertimbangan hakim memutus dalam memutus perkara.

Terkait kewenangan kedua terdakwa, Nasrun saksi ahli dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan, Ahmad Assagaff selaku pengguna anggaran ex officio Sekda Kabupaten Buru bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan di SKPD yang dipimpinnya itu. Tapi yang terjadi pengeluaran anggaran daerah telah melebihi DIPA di APBD tahun berjalan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018.

Mirisnya, pengeluaran dimaksud ternyata sebagian besar untuk kegiatan yang justru tidak ada pada DIPA. Dengan kata lain fiktif, kalau pun ada kegiatannya, anggarannya dinaikkan alias markup.

Untuk mencegah hal itu, kata Nasrun, pengguna anggaran mesti cermat. Dengan memastikan atau memeriksa dengan teliti setiap dokumen yang datang kepadanya untuk ditandatangani.

“Karena itu selaku pengguna anggaran wajib memeriksa bukti-bukti dokumen dalam rangka pembiayaan atau pengeluaran uang daerah,” kata Nasrun.

Di lain pihak, seorang bendahara pengeluaran sesuai permendagri tentang hal ini, jelas Nasrun, dilarang membuat dokumen-dokumen fiktif atau markup. “Bendahara tidak dibenarkan siapkan surat-surat fiktif dan markup untuk mengeluarkan anggaran,” ingatnya.

Seperti diakui terdakwa La Joni Ali, pihaknya memang mengadakan dokumen-dokumen fiktif, yang diperoleh dari berbagai pihak. Termasuk kuitansi-kuitansi dari toko atau pengusaha, padahal kegiatan tidak pernah dilaksakan, kalau pun dilaksanakan, nilai anggarannya dinaikkan.

Namun La Joni mengaku hal itu atas perintah terdakwa Ahmad Assagaff. Tapi Assagaff membantah kalau itu perintah pihaknya. Persidangan kemarin, ditunda majelis hakim Ahmad Ukayat Cs untuk hari ini, kepada kedua terdakwa menghadirkan saksi meringankan dari pihak masing-masing.

“Kita akan hadirkan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa betul ada perintah dari pa Sekda kepada beta klien pa La Joni Ali,” ujar Joemicho Syaranamual. (KTA)

Komentar

Loading...