KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memita daerah mempercepat realisasi naskah perjanjian hibah anggaran Pilkada 2020.

“Daerah, naskah peranjian hibahnya harus cepat direalisasi,” kata Tito menyampaikan pemaparan di kantor gubernur Maluku, Kamis (23/7).

Data dari Kementerian Dalam Negeri sebut Tito, kabupaten Seram Bagian Timur anggaran Pilkada yang dikucurkan baru 36,92 persen. Buru Selatan, anggaran untuk KPU masih 40 persen, Bawaslu 40 persen dan aparat keamanan 40 persen. 

Maluku Barat Daya, KPU 40 persen, Bawaslu 49 persen dan aparat keamanan 50 persen. Sedangkan Kepulauan Aru, KPU 52 persen, Bawaslu 100 persen dan aparat keamanan 92,5 persen.

Sementara kemampuan APBD empat kabupaten tersebut masing-masing SBT Rp 796 miliar, Bursel Rp 653 miliar, Aru Rp 884 miliar dan MBD Rp 1,8 triliun. 

Dari acuan itu, kata Tito agak berat adalah Bursel dan Aru. Karena jika anggaran dibayarkan 100 persen untuk KPU-Bawaslu, akan terjadi devisit anggaran. 

Solusi bagi Bursel dan Aru kata mantan Kapolri itu, adalah dibayarkan bertahap, sisanya menunggu dana transfer dari pemerintah pusat atau DAU yang jumlahnya separuh dari dari APBD.

“Saldo kasnya (sisa saldo APBD) SBT Rp 84,30 miliar, transfer kurang Rp 29,7 miliar. Jika penuhi KPU, Bawaslu dan aparat keamanan total Rp 29,47 miliar. Yang tidak boleh diganggu gugat belanja pegawai, dibayar gaji pegawai mencapai Rp 13,7 miliar. Jika dibayar semua 100 persen untuk KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, tersisa Rp 41,1 miliar,” rinci Tito. 

Menurutnya itu belum termasuk pada Agustus, setengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk SBT. 

APBD hanya Rp 653 miliar menyulitkan kabupaten Bursel. “Tapi saldo sisa yang ada kecil Rp 21,27 miliar. Kalau dibayar transfer total yang kurang itu Rp 20,95 miliar sedangkan belanja pegawai Rp 10,18 miliar, maka akan menjadi defisit Rp 9,8 miliar. Teknisnya diberikan bertahap tidak bisa dipaksakan 100 persen. Setelah agustus masuk transfer DAU setengah dari APBD masuk baru bisa dibayar lagi,” jelasnya.

APBD MBD mencapai Rp 1,8 triliun. “40 persen baru diberikan, saldo kas masih sisa Rp 152 miliar. Jika KPU, Bawaslu dikucurkan masih kurang Rp 25,90 miliar dan belanja pegawai Rp 12,51 miliar, masih ada cadangan Rp 113 miliar. Jadi nggak ada alasan nggak bayar,” kata Tito. 

Sedangkan kepulauan Aru APBD Rp 884 miliar, saldo Rp 21,64 miliar. “Harus bayar biaya transfer Rp 8,97 miliar dan belanja pegawai Rp 14,51 miliar, masih defisit Rp 1,7 miliar. Jangan dipaksa nanti tunggu DAU yang 1/2 dari pusat baru bisa dibayarkan,” katanya.

Tito bilang, untuk kabupaten yang saldo APBD mencukupi diminta untuk segera dibayarkan anggaran Pilkada. 

“Namun saya minta untuk dua daerah (Bursel, Aru) ini bisa cepat segera bayarkan yang punya uang, yang belum punya uang itu bertahap, tapi hati-hati. Kkita juga paham. Dari postur APBD misalnya Aru Rp 884 miliar, saldo sisanya Rp 21 miliar, uang yang lain kemana aja larinya. Ini pasti prioritasnya untuk proyek-proyek biasanya. Tolong prioritaskan agenda Pilkada,” tegas Tito.

Tito melanjutkan, anggaran dari APBN untuk KPU sudah diturunkan. Dari total Rp 940 miliar tahap pertama yang sudah diberikan. “Saya sudah cek termasuk untuk 4 daerah di Maluku. KPU i SBT sudah terima Rp 3 miliar, Bursel Rp 1,25 miliar, MBD Rp 1,95 miliar dan Aru Rp 1,8 miliar, sebutnya. 

Sementara Bawaslu RI meminta penambahan Rp 400 miliar lebih sudah dipenuhi Rp 170 miliar pada tahap pertama. “Kita akan kucurkan kurang lebih Rp 3 triliun di Agustus. Tahap terakhir jelang akhir kampanye sisa Rp 1 triliun kita sudah sampaikan ke menteri keuangan dan presiden mengenai anggaran ini total sekitar Rp 5,1 triliun,” bebernya.

Anggaran ini kata Tito, bisa membantu stimulus ekonomi karena 60 persen anggaran ini adalah untuk intensif penyelenggara. “Sebetulnya program padat karya sisanya untuk membeli perlengkapan tenda, kertas, dan lain-lain seperti masker, sarung tangan otomatis bisa hidupkan UMKM. Begitu juga untuk masker para kontestan juga bisa berdayakan produk masyarakat lokal,” imbuhnya. 

Tito mengingatkan, Pilkada serentak 2020, jangan sampai menjadi media penyebaran covid-19 atau klaster baru. Dia berharap Pilkada bisa berjalan lancar sekaligus menekan penyebaran covid-19

Ia juga mengingatkan, hindari konflik kekerasan yang terjadi dalam Pilkada. “Konflik masif ada, jangan sampai konflik itu pecah jadi konflik kekerasan yang saling menghancurkan,” pesannya.

Tito juga meminta KPU mengatur jumlah kehadiran pemilih seperti dokter mengatur pasien, tapi tidak lebih dari batas waktu yang tidak ditentukan. Apalagi dengan dibatasinya jumlah pemilih di TPS, maka jumlah TPS akan bertambah. (KT)