Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

“Terkunci” Puluhan Mahasiswa Asal Tual, Malra Aru, Demo

badge-check


					“Terkunci” Puluhan Mahasiswa Asal Tual, Malra Aru, Demo Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Aksi unjuk rasa terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Kantor Gubernur Maluku diseruduk puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, Selasa (12/5/2020).

Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi demo dipimpin koordinator lapangan M. Faroqy Notanubun. Unjuk rasa terjadi karena mereka diduga tak dijinkan pulang ke daerah asal. Sebab, akses transportasi laut ditutup sementara akibat musim Covid-19.

Dalam aksi tersebut, terdapat 4 poin penting yang disampaikan. Pertama adalah meminta Gubernur Maluku membuka akses utama Pelabuhan Yos Sudarso Ambon bagi mahasiswa Tenggara yang ingin pulang ke kampung masing-masing.

Kedua, meminta kepada Gubernur Maluku untuk memulangkan mahasiswa Tenggara yang masih berada di Kota Ambon, Ketiga meminta Gubernur Maluku menyurati kepala daerah Kota Tual Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru untuk membuka akses pelabuhan di daerah masing-masing.

Keempat adalah meminta kepada ketua tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Maluku agar dapat mempertimbangkan kembali biaya rapid test bagi mahasiswa/masyarakat yang pulang.

Aksi demontrasi yang tersebut berakhir damai setelah Sekretaris Daerah Maluku yang juga sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Maluku, Kasrul Selang bertemu dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat lantai II Kantor Gubenur Maluku, sekira puku 12.40 WIT.

Pada pertemuan itu, para wakil mahasiswa menuntut kepulangan. Mereka umumnya sangat merasakan penderitaan dengan adanya covid-19. “Kami juga tidak akan membebankan pemerintah daerah namun kami inginkan untuk kembali ke keluarga,” kata salah satu perwakilan.

Puluhan mahasiswa mengaku susah hidup di Kota Ambon. Mereka tidak mendapatkan bantuan pemerintah seperti sembako, masker, lainnya. Mereka juga mengaku telah menyampaikan keinginan pemulangan namun hingga kini tidak digubris.

“Sampai saat ini juga belum ada respon dari pemerintah daerah sehingga kami merasakan pelayanan kepada kami yang tidak wajar,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Skandal UP3 Tanimbar, Dugaan Pelanggaran Prosedur Pembayaran Proyek Ratusan Miliar

7 Februari 2026 - 12:11 WIT

Maluku Raup Rp 6 Triliun dari Pajak Impor, Investasi Tembus Rp365 Triliun

6 Februari 2026 - 00:39 WIT

Bukti Sudah Terang, Korupsi DD Desa Luhu  Saatnya “Naik Kelas”

3 Februari 2026 - 10:28 WIT

Gebrakan “Beringin” Maluku, Rekrut Jurnalis Kawakan Rebut Kejayaan 2029

1 Februari 2026 - 02:17 WIT

Wagub Bongkar Ketidakadilan Fiskal Nasional Bagi Maluku 

29 Januari 2026 - 23:29 WIT

Trending di Sorot