KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku, kembali disoroti. Kali ini, ratusan pegawai honorer yang mengabdi di instansi vertikal itu mengadu nasib mereka tidak diperhatikan, sebab orang luar lebih diutamakan.

Sebelumnya BPJN disoroti, setelah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan BPJN bermasalah.
Tak hanya itu, Gubernur Maluku, Murad Ismsil, beberapa waktu lalu, mengancam mengusir kepala BPJN Maluku, karena prioritas kontraktor luar mengerjakan proyek APBN di balai itu." Kami ini sudah mengabdi puluhan tahun di BPJN, tapi belum diangkat jadi PNS,"kata salah satu pegawai honorer di BPJN kepada Kabar Timur, kemarin.

Ironisnya, lanjut pegawai honorer yang enggan namanya diwartakan, ditengah dirinya bersama teman-temanya menanti nasib mereka, pihak BPJN justru mendatangkan pegawai honorer dari luar Maluku."Yang membuat kami tidak terima, nasib kami belum jelas orang luar didatangkan kerja di BPJN,"bebernya.

Padahal, ingat dia, pegawai honorer yang didatangkan dari luar Maluku, minim pengalaman, sementara mereka yang sudah makan asam garam di BPJN, pengalaman tidak diragukan, namun tidak diperhatikan."Itu yang Membuat kami tidak habis pikir,"kesalnya.

Soal berapa pegawai honorer yang mengabdi di BPJN, dia mengaku, sekitar 500-an orang."Memang di BPJN itu banyak honorer,"sebutnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu, perwakilan pegawai honorer menemui Ketua DPRD Maluku, Luki Wattimury, untuk memperjuangkan nasib mereka."Kita berharap, dewan secara kelembagaan memperjuangkan nasib kami,"harapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Maluku, Luki Wattimury membenarkan, pertemuan dirinya dengan perwakilan honorer dari BPJN."Betul, beberapa waktu lalu perwakilan honorer BPJN menemui saya. Mereka mengadu kalau tidak diperhatikan,"kata Wattimury, kepada Kabar Timur, kemarin.

Dia membenarkan, sekitar 500-an pegawai honorer mengabdi di BPJN. Tak hanya itu, sebut dia, ditengah honorer menanti nasib mereka menjadi PNS, pihak balai mengontrak pegawai baru dari luar."Padahal, pegawai yang dikontrak tidak memiliki pengalaman karena tidak berkualitas. Tiap tahun BPJN datangkan tenaga kontrak dari luar,"sebutnya.

Politisi PDIP dari daerah pemilihan Kota Ambon berharap, komisi terkait menindaklanjuti laporan pegawai honorer dari BPJN."Saya berharap komisi III, segera memanggil pihak BPJN untuk menjelaskan alasan mengontrak tenaga dari luar,"pungkasnya.(KTM)