Walikota: Ambon Gabungan Kemajemukan & Keberagaman

Foto: ISTRapat Paripurna HUT Kota Ambon ke 444 di gedung DPRD Jumat (6/9).

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Hari ini, 7 September 2019, Kota Ambon berusia 444 tahun. Sejarah panjang Kota Ambon sejak 7 September 1575 hingga 7 September 2019 terkenal luas dengan kisah haru cengkeh dan pala yang mempesona dunia.

Sejarah kota Ambon mencatat perjuangan heroik anak-anak negeri untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia hingga akhirnya merdeka serta kisah kelam konflik kemanusiaan menjadi sejarah yang tak terlupakan. 

“Ambon juga miliki periode meletakan pondasi, membangun runtuh, lalu membangun kembali di atas puing-puing reruntuhan,” kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dalam sambutannya pada rapat paripurna istimewa HUT Kota Ambon ke-444 tahun di gedung DPRD Kota Ambon, Jumat (6/9).

Sejarah kota Ambon tidak hanya ditulis tentang kebesaran dan kemasyuran tapi juga tentang ratap tangis dan air mata. Richard mengingatkan, sejarah jangan hanya dipandang sebagai pengetahaun semata, tetapi sejarah harus dijadikan sebagai bahan refleksi untuk menata masa depan yang lebih baik. 

Ambon harus melahirkan generasi cerdas sehingga ke depan bisa bersama membangun kota Manise ini. “Dalam konteks itulah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa, jika bercermin dari sejarah, Kota Ambon sejak ratusan tahun lalu, secara sosial kultural, maupun sosial politik telah mengalami proses transformasi dan homogenitas kultural keheteterogenitas kultural,” kata mantan ketua DPRD Maluku ini.

Menutup sambutannya, Richard menegaskan, Ambon bukan Kristen, Ambon bukan Islam, Ambon bukan Katolik, Ambon bukan Hindu, Ambon bukan Budha, dan juga Konghucu. Ambon bukan tentang pribumi dan pendatang. Ambon bukan golongan atau etnis-etnis tertentu saja, tetapi Ambon adalah semuanya.

“Ambon adalah gabungan dan kemajemukan keberagaman. Ambon tumbuh dari berkah dan kearifan budaya orang basudara yang bernama pela gandong,” kata Richard.

Menurutnya, peringatan hari ulang tahun (HUT) kota merupakan wahana introspeksi diri untuk mewujudkan kota Ambon yang lebih baik. Setiap tahun pemerintah dan masyarakat kota merayakan dan memperingati HUT kota, sehingga ini momentum yang tepat untuk mengintospeksi diri.

Momentum ini juga masyarakat diajak untuk tetap menjaga harmonisasi sosial di Kota Ambon, dengan membangun kehidupan orang basudara dalam budaya pela gandong, kaka-ade yang indah dan manis, sambil mensyukuri dan menghargai perbedaan dan keragaman yang dimiliki, sebagai bangian dari anugerah Tuhan yang maha kuasa.

“Mari bersama hentikan sikap rasis dan diskriminasi dalam setiap area kehidupan bermasyarakat. Kita semua diciptakan setara dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lain, saling kerjasama, saling tolong menolong dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan toleran,” katanya.

Pada Oktober 2019 kota Ambon akan menjadi tuan rumah konfrensi musik Asia Pasifik. “Mari dukung dan sukseskan penyelenggaraan kegiatan ini dengan menjaga situasi dan kondisi kota ini agar tetap aman, nyaman bagi aktifitas masyarakat. Jadilah tuan dan nyonya rumah yang baik dalam menyambut tamu yang datang dengan penuh keramahan,” ujarnya.

Tahun 2020 akan menjadi tahun kunjungan (visit Ambon), memaksimalkan seluruh potensi pariwisata yang ada baik wisata alam, budaya maupun kuliner. “Ciptakanlah suasana kota yang semarak dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, tunjukkan identitas kita sebagai kota musik, kota cerdas, berbudaya, ramah sebagai pintu masuk ke Provinsi Maluku,” kata Richard.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini mendorong semua orang untuk memanfaatkan secara positif, penggunaan media sosial yang secara sadar menonjolkan perbedaan, kepentingan kelompok tertentu, ujaran kebencian, paham radikal, pornografi dan berita bohong (hoax) menjadi ancaman.

“Marilah kita menggunakan media sosial dengan bijaksana, terutama untuk generasi muda agar tidak hanyut oleh gelombang informasi dan komunikasi yang tidak diketahui kebenarannya,” tandasnya.

Richard mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang sesuai peran masing-masing, guna memajukan dan menyejahterakan kota ini. “Bekerjalah dan berbuatlah yang terbaik untuk kota ini, dalam berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan bersama,” kata Richard.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita didampingi Wakil Ketua I Ely Toisuta, Wakil Ketua II Rustam Latupono. Rapat dihadiri Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Wakil Wali Kota Syarif Hadler, Seretaris Kota A.G Latuheru, anggota DPRD dan Forkopimda lingkup Kota Ambon.

James Maatita berharap, pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia di Kota Ambon harus lebih baik. “Ada kemajuan-kemajuan yang cukup berarti di Kota Ambon. Ini tidak terlepas dari kinerja Pak Richard Louhenapessy serta pemangku kepentingan di daerah ini. Semoga ke depan lebih baik lagi,” kata James. 

PUBLIK PUAS

Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Ambon di tahun 2019 mencapai 68,3 persen.

Tingkat kepuasan publik dibawah kepemimpinan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler ini merupakan hasil survei Parameter Konsultindo.

Survei ini dilakukan untuk mengindentifikasi presepsi dan pendapat masyarakat umum di kota Ambon, terhadap kepuasan publik terkait kinerja Pemkot Ambon pada segmen yang terukur di tahun 2019. 

“Hasilnya, 68,3 persen publik Ambon puas dengan kinerja Louhenapessy-Hadler,” kata Direktur Parameter Konsultindo Maluku, Edison Lapalelo di Ambon, Jumat (6/9).

Survei dilakukan periode Agustus 2019 menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel 1.200 responden. Instrumen yang digunakan dengan cara kuisioner, lewat wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Margin of error 2,50 persen.

Survei mencakup seluruh kecamatan di Kota Ambon. Sesuai presentasi untuk kecamatan Nusaniwe 32,82 persen, Leitisel 5,72 persen, Nusaniwe 23,42 persen, Baguala 19,79 persen dan Teluk Ambon 18,79 persen. Untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 48,75 persen dan perempuan 51,25 persen.

“Survei ini soal tingkat pekerjaan bagaimana pemerintah mengatasi tingkat pengangguran, pendapatan, pendidikan maupun persepsi pelayanan publik,” jelas Lapalelo. 

Untuk presepsi masyarakat terhadap pelayanan publik Pemkot Ambon mencapai 52,5 persen. “Yang mengatakan biasa terhadap pelayanan publik sebesar 28,5 persen, sedangkan masyarakat yang mengatakan buruk atau kurang terhadap pelayanan publik 13,6 persen. Dan yang tidak menjawab sebesar 5,4 persen,” katanya.

Survei juga dilakukan pada pelayanan pendidikan, penataan lingkungan hidup, pelayanan sampah dan kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, maupun  perhubungan dan Kominfo, serta UMKM terhadap masyarakat yang dianggap baik oleh publik. Rata-rata memberikan penilaian di atas 50 persen.

“Ada juga soal pelayanan tingkat keamanan, pariwisata dan kebudayaan, perhatian pemerintah terhadap pemuda dan olahraga, HAM, perempuan dan anak, juga dianggap baik oleh publik. Rata-rata penilaian publik di atas 50 persen,” tutur Lapalelo.

Penilaian publik yang cukup memuaskan, Pemkot Ambon diharapkan mampu mempertahankan dan  meningkatkan kinerja pada segmen-segmen tersebut.

Parameter Konsultindo juga mensurvei transparansi hukum sebesar 49,1 persen, transparansi penempatan jabatan pada lingkup pemerintah 45,5 persen, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dan kinerja pemerintah desa 46,8 persen. 

“Kami menyarankan Pemkot Ambon memberikan perhatian lebih atau ekstra endors sesuai dengan segmen masing-masing agar kinerja lebih baik,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan data survei yang dirilis ini, meskipun Pemkot Ambon dianggap atau dinilai baik, tapi masyarakat mengharapkan peningkatan pelayanan dan kinerja harus terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (MG3)

Penulis:

Baca Juga