KABARTIMURNEWS.com, AMBON – Temuan BPK RI tahun 2006-2016 Rp 73 miliar patut diusut tuntas. Elemen pemuda dan masyarakat siap turun ke jalan mendesak aparat penegak hukum mengusutnya. Benarkah?
Temuan adanya dugaan korupsi jumbo Rp 73 miliar disaat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dipimpin Jacobus Puttileihalat alias Bob, menjadi isu hangat di daerah berjuluk: “Saka Mese Nusa” itu.
Dana jumbo Rp 73 miliar yang disampaikan dalam LPJ Bupati SBB Yasin Payapo pada paripurna, Selasa, pekan lalu, telah menjadi bahasan warga setempat. Dana besar itu, kini menumpuk menjadi beban hutang Pemkab SBB.
Benang merah dana jumbo terkait masa kepemimpinan DPRD setempat, di tahun 2006-2016, termasuk Hendrik Seriholo menjadi salah pimpinan DPRD. Tak heran, kalau Hendrik Seriholo ingin mengalihkan isu dana jumbo dengan isu suap Rp 5 juta, yang diterima dirinya dan sempat diviralkan dalam video yang beredar luas.
Bupati Yasin Payapo dikonfirmasi soal temuan BPK RI yang dia beberkan saat penyampaian LPJ APBD tahun 2018, enggan merincinya. Hanya saja, Payapo tidak menepis kalau temuan BPK RI, kini menjadi hutang yang dibebankan kepada Pemkab SBB.
Payapo sekaligus menepis isu suap Pemkab SBB agar fraksi-fraksi di DPRD menyetujui LPJ yang sampaikan dalam paripurna itu. “Yang dilakukan Hendrik Seriholo di Paripurna adalah rekayasa. Saya tidak tahu menahu dengan amplop itu. Intinya itu rekayasa saja,” tuding Payapo.
Sejak dua tahun lalu, lanjut Payapo, dirinya telah menegaskan tidak ada satu sen pun (anggaran), yang diberikan kepada DPRD. “Beta sudah dari dua tahun lalu, tegaskan buat seluruh OPD untuk tidak mengeluarkan uang satu sen pun kepada DPRD,” tegas Payapo dengan dialeg Ambon, Selasa, (12/8).
Dia mensinyalir kemungkinan karena dirinya tidak setuju terhadap dil-dil politik dan negosiasi berbau KKN dengan legislatif, lalu Hendrik Seriholo “berakting” di depan rapat paripurna dengan memperlihatkan uang pecahan Rp 100 ribu yang diambil dari dalam sebuah amplop.
Yasin menduga, karena tidak sejalan dengan cara negosiasi oknum-oknum politisi di DPRD SBB menyebabkan dia hendak diganjal dalam paripurna. Salah satunya penolakan fraksi Partai Golkar terhadap LPJ Pemkab SBB terkait APBD 2018.
Bahkan menurutnya ada gerakan yang dilakukan oleh sejumlah elit politik di daerah ini yang ingin melengserkan dirinya dari pemerintahan. “Beta mau bilang kalau dong mau ganti beta jang dengan cara bagitu. Datang kamari lalu bilang mau ganti beta,” tandasnya.
