Sekilas Info

Soal Konsultan Rawan Dipidana

Gubernur Diminta Keluarkan Pergub

Murad Ismail

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Menyikapi kasus dugaan korupsi beberapa proyek yang dibiayai pemerintah daerah maupun pusat yang mana tenaga konsultan digiring sebagai tersangka oleh penegak hukum, Inkindo Maluku angkat bicara. Lembaga yang membawahi pekerja profesional ini mendesak Gubernur Maluku mengeluarkan peraturan guna melindungi profesi mereka. 

Menurut Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku Anthonio Herrenauw, konsultan merupakan tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, seperti pengacara atau jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga tidak semudah itu konsultan dipidanakan. 

Sebut saja di proyek Terminal Transit Passo, konsultan berinisial JM, ikut diseret jaksa sebagai tersangka. Kemudian, di proyek Water Front City Namlea Kabupaten Buru, ada konsultan proyek itu, Moh Ridwan Pattilouw, kini duduk selaku terdakwa di Pengadilan Tipikor Ambon, bersama Sahran Umasugy dan PPK-nya.

Anthonio mengaku tidak ingin membuka lebar apa yang sesungguhnya terjadi atas para konsultan di lapangan maupun yang sementara menjalani proses hukum. Namun diakui yang disampaikannya  bermuara pada adanya tekanan dari pihak pemilik proyek atau owner yang notabene adalah pemerintah daerah sendiri maupun pusat.

“Harus ada peraturan gubernur atau Pergub, supaya OPD kabupaten/kota maupun provinsi maupun kementerian tidak sembarangan mengelola para konsultan di proyek-proyek milik mereka sebagai owner,” ujar Anthonio kepada wartawan di kantor DPP Inkindo Maluku, Selasa (6/8) dihadiri sejumlah pengurus lembaga itu.

Mirisnya lagi, profesi konsultan di Maluku tidak sebesar namanya. Skil para konsultan sebagai perencana maupun pengawas proyek belum dihargai secara layak, meski ada Peraturan Menteri PUPR tentang remunerasi atau upah minimum untuk mereka, faktanya, mereka tidak dibayar sesuai skill atau ketrampilan mereka.

“Ini, ahli madya S1 pengalaman satu tahun harusnya digaji Rp 18 juta. Terus ini, ahli madya S1 pengalaman 2 tahun harusnya dibayar Rp 27 juta. Tapi yang terjadi mereka dibayar dinas pemilik pekerjaan hanya Rp 5 juta, ini buktinya,” ungkapnya sambil memperlihatkan sebuah dokumen.

Wakil Ketua VI DPP Inkindo Maluku, David Sahupala mengaku, hanya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang bersikap proporsional terkait jasa konsultan. “Lain daripada BPJN, kami kira perlu ada evaluasi dan perhatian pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat,” katanya.

Padahal, kehadiran Inkindo di Maluku, kata David, adalah untuk menjawab tantangan sekaligus mengawal semua kebijakan dan proses pembangunan. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun kementerain terkait sebagai pemilik proyek-proyek yang didalamnya konsultan ikut hadir.

Intiinya, ujar dia, konsultan sebetulnya bisa berperan asalkan diberi kesempatan sesuai profesinya. Misalkan, bagaimana agar pemborosan anggaran, sampai potensi kerugian negara pada sebuah proyek dapat dimimalisir. “Dan yang paling penting ini juga sekaligus untuk menghindari implikasi hukum terhadap kerja-kerja konsultan itu sendiri di lapangan,” imbuh David Sahupala. (KTA)

Penulis:

Baca Juga