Uang “Suap” Pemkab SBB ke DPRD Beredar

Foto: IstUANG SUAP: Rekaman video saat Anggota DPRD Henrik Seriholo menunjukkan uang suap dari dalam amplop pada sidang Paripurna, Jumat (2/8) lalu.

KABARTIMURNEWS.COM, Salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), memperlihatkan segepok uang dalam video pendek yang beredar. Uang itu, disebut-sebut hasil “suap” Pemkab SBB.Benarkah?

Entah disengaja atau sekedar pamer, Henrik Seriholo, salah satu anggota DPRD setempat, memperlihatkan segepok uang dalam video yang beredar dan menjadi viral saat ini. 

Uang yang diperlihatkan Henrik, kabarnya sebagai hasil “suap” Pemda SBB kepada DPRD guna memuluskan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018. Kebenaran uang yang diperlihat Henri dalam video itu, belum dapat dikonfirmasi. Politisi Golkar itu menunjukkan uang suap dalam sidang Paripurna, Jumat (2/8) yang juga dihadiri oleh Bupati SBB, Yasin Payapo.

Hanya saja, langkah Henri dalam video itu, mendapat apresisiasi positif dari Pergerakan Pelajar Maluku (PPM), sebagai gebrakan berani, sebagai salah satu anggota DPRD SBB. 

“Kami apresiasi langkah berani Pak Hendrik Seriholo. DPRD harus berani buka kejahatan Pemerintah seperti  ini. Dari sini kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tangkap dan periksa Bupati Yasin Payapo,” kata Ketua Umum PPM, Rimbo Bugis kepada wartawan via seluler, Senin (5/8).

Dia mengatakan, DPRD sebagai lembaga pengawasan harus tunjukan kinerja sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD. Jangan karena satu dua kepentingan lalu kemudian tugas-tugas DPRD dilupakan.

“DPRD harus tegas. Jika kinerja dibeli, nanti DPRD dianggap ban serepnya pemerintah. Itu tidak boleh terjadi. Rakyat titipkan masa depan SBB ke DPRD. Olehnya itu DPRD harus usut masalah ini,” tandasnya

Selain itu, lanjut Rimbo, KPK juga harus melihat persoalan ini. Sebab, ada banyak kasus dugaan korupsi di SBB yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik.

Menurutnya, Bupati Yasin Payapo diduga telah menyewa anggota DPRD SBB memuluskan sejumlah proyek pengusaha Richal Rumpuin tanpa persetujuan DPRD melalui mekanisme DPRD yg sah. 

Richal merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa proyek di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa, yang tiap kali proyeknya ditender dan tanpa persetujuan DPRD, proyek tersebut sudah dikerjakan. 

Disaat proyek-proyek yang diduga bermasalah itu disoroti DPRD SBB, malah Pemda SBB menyogok DPRD dengan tujuan DPRD diami persoalan tersebut. “Nah, inikan cara tidak bagus dipertontonkan seorang bupati. Jadi kami minta KPK tangkap itu bupati Yasin,” tegasnya

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhamdiyah (IMM) Maluku itu juga mengaku, dalam waktu dekat, pemuda Maluku di Jakarta akan melakukan aksi demo di depan gedung KPK RI menuntut KPK segera memeriksa Bupati Yasin Payapo.

“Kami juga akan lakukan aksi demo di depan digedung KPK RI di Jakarta. Kami tuntut agar pak Yasin segera diperiksa soal dugaan suap ini,” pungkasnya. (MG3)

Penulis:

Baca Juga