Sekilas Info

HMI Minta BPK Audit Anggaran DLHP

Foto: Ist

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon,  berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  bisa mengaudit seluruh anggaran yang dikelolah  Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP)  Kota Ambon. 

“Gaji 13 atau intensif kepada para petugas sampah yang belum dibayar,  timbul tanya.  Sebenarnya anggarannya sudah digunakan untuk apa, hingga terlambat dibayar.  BPK perlu menguadit anggaran tersebut,”ungkap Kabid PTKP HMI Ambon,  Mizwar Tomagola, kepada Kabar Timur, Minggu, kemarin. 

Muncul pertanyaan dari keterlambatan pembayaran gaji tahunan ratusan petugas sampah,  diantaranya,  kata dia,  DLHP mengaku akan segera membayar upah buruh angkut sampah. “Pertanyaannya anggaran darimana yang dipakai untuk membayar setelah dilakukan aksi mogok. Saya  khawatirkan jangan sampai ada istilah: “Gali lubang,  tutup lubang” di Dinas LHP Ambon,” ungkapnya.

Dia mengaku, pengelolaan anggaran yang semrawut ini,  perlub BPK menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu lembaga pemantau pengelola keuangan dengan baik. “ DLHP saja kita bisa menafsirkan  anggaran para pejuang Adipura sengaja mau digunting,  apalagi terkait anggaran lainnya seperti pemeliharaan kendaraan truk sampah,  pengadaan ban dan lain sebagainya.  Olehnya itu peran proaktif BPK perlu dilakukan, “jelasnya.

Menurutnya,  jika tidak ada pengawalan ketat BPK terkait pengelolaan anggaran miliaran rupiah di DLHP Kota Ambon,  peluang sejumlah pihak melancarkan aksi korupsi sulit dihindarkan dan yang menjadi korban bisa masyarakat kecil. 

Selain keterlambatan pembayaran upah tahunan petugas angkut sampah,  dan kurangnya transparansi dari pengelolaan anggaran perawatan kendaraan truk sampah,  dirinya mempertanyakan terkait pemotongan biaya BPJS, yang dilakukan DLHP kepada ratusan pegawainya. 

“Ratusan petugas angkut sampah ini diketahui telah dipotong gajinya sebanyak Rp 25 ribu per bulan,  untuk biaya BPJS.  Namun,  sampai sekarang mereka belum memiliki kartu BPJS.  Ini kan aneh,  lalu untuk apa pemotongan dilakukan jika kartu kesehatan tidak dimiliki para petugas itu, “paparnya.

Dia menjamin akan segera melakukan aksi turun lapangan guna mempertanyakan seluruh anggaran yang dikelolah DLHP,  apakah sudah sesuai peruntukannya atau tidak.  

“ Ini persoalan mengorbankan rakyat kecil,  yang dihadirkan dari para pemangku kekuasaan di Kota ini.  Jadi cepat atau lambat kami, jamin akan gangkat suara dengan turun ke jalan,  mempertanyakan kejelasan pengelolaan anggaran, “tutup Tomagola. (MG5)

Penulis:

Baca Juga