KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bisa mengaudit seluruh anggaran yang dikelolah Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon.
“Gaji 13 atau intensif kepada para petugas sampah yang belum dibayar, timbul tanya. Sebenarnya anggarannya sudah digunakan untuk apa, hingga terlambat dibayar. BPK perlu menguadit anggaran tersebut,”ungkap Kabid PTKP HMI Ambon, Mizwar Tomagola, kepada Kabar Timur, Minggu, kemarin.
Muncul pertanyaan dari keterlambatan pembayaran gaji tahunan ratusan petugas sampah, diantaranya, kata dia, DLHP mengaku akan segera membayar upah buruh angkut sampah. “Pertanyaannya anggaran darimana yang dipakai untuk membayar setelah dilakukan aksi mogok. Saya khawatirkan jangan sampai ada istilah: “Gali lubang, tutup lubang” di Dinas LHP Ambon,” ungkapnya.
Dia mengaku, pengelolaan anggaran yang semrawut ini, perlub BPK menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu lembaga pemantau pengelola keuangan dengan baik. “ DLHP saja kita bisa menafsirkan anggaran para pejuang Adipura sengaja mau digunting, apalagi terkait anggaran lainnya seperti pemeliharaan kendaraan truk sampah, pengadaan ban dan lain sebagainya. Olehnya itu peran proaktif BPK perlu dilakukan, “jelasnya.
Menurutnya, jika tidak ada pengawalan ketat BPK terkait pengelolaan anggaran miliaran rupiah di DLHP Kota Ambon, peluang sejumlah pihak melancarkan aksi korupsi sulit dihindarkan dan yang menjadi korban bisa masyarakat kecil.
