KABARTIMURNEWS.COM, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, harus dikenai sanksi tegas. Mega proyek Bendungan Waiapo di Kabupaten Buru, tetap jalan. Semua pihak harus duduk bersama.
Mangkraknya mega proyek senilai Rp 2. 223 trilyun, sangat disayangkan karena merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.’’BWS harus dikenai sanksi. Kita sangat prihatin kalau proyek sebesar itu mangkrak. Tidak boleh terhenti. Harus ada solusi penyelesaian,’’harap sekretaris Komisi B DPRD Maluku, Ikram Umasugy ketika dihubungi Kabar Timur, tadi malam.
Politisi PKB asal daerah pemilihan Buru dan Bursel ini berharap, pihak BWS, pemerintah provinsi dan DPRD Maluku, duduk bersama agar mencari solusi agar proyek yang dibangun untuk mendukung program lumbung padi di Maluku, tetap berjalan.
‘’Lembaga yang berkompeten harus bertangungjawab sehingga proyek itu dilanjutkan. Pemerintah, DPRD Maluku, harus turun tangan. Selama ini pihak terkait tidak duduk bersama untuk mencari solusi. Jangan masuk angin. ditakutkan ada interprestasi lain,’’ingatnya.
Soal, pihak BWS ingkar janji sehingga proyek itu mangkrak, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku ini berharap, pihak BWS segera menepati janjinya.’’BWS harus tepati janjinya. Ini agar menepis isu yang berkembang diluar. Kita sangat sayangkan kalau proyek dengan nilai trilyunan tidak jalan,’’kesalnya.
Lantas, jika pihak BWS bersikukuh tidak mau menepati janjinya untuk memenuhi permintaan masyarakat adat dataran Waiapo.’’BWS harus tepati janjinya. Kalau lahan belum dibayar harus dibayar. Kalauada janji pembangunan rumah adat, janji pembangunan asrama mahasiswa anak adat di Kota Ambon, dan janji pemberian intensif kepada masyarakat adat mesti ditepati. Ini janji yang harus di laksanakan,’’ingatnya.
Apalagi, ingat dia, Bendungan Wiapo dibangun agar mendukung Maluku, sebagai lumbung padi sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. ‘’Publik sudah mengetahui kalau tujuan bendungan dibangun untuk mendukung Maluku, sebagai lumbung padi. Kalau program ini tidak jalan, tentu merugikan kita semua,’’tandasnya.
Ditakutkan, jika mega proyek Bendungan Waiapo, dengan anggaran begitu besar, mangkrak ditengah jalan bakal senasib dengan proyek PLTU di Desa Waai, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.’’Proyek PLTU Waai khan begitu. Anggaran begitu besar tapi tidak jalan. Jangan sampai Bendungan Waiapo senasib dengan PLTU Waai. Ini khan sangat merugikan,’’sebutnya.
Sebagaimana diberitakan Kabar Timur, Senin (29/7)Pembangunan mega proyek senilai Rp 2,223 triliun itu terhenti. Tak ada kejelasan apa yang sebetulnya terjadi di pembangunan bendungan Waiapu di Kabupaten Buru sehingga pekerjaannya mangkrak.
