KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, merombak pejabat birokrasi, diapresiasi.

Hanya saja, banyak pejabat lama yang dilantik untuk jabatan baru belum menunjukan prestasi atau kinerja yang menonjol, selama ini.  ‘’Kita apresiasi perombakan birokrasi.  Saya lihat sebagian  pejabat belum menunjukan prestasi yang baik, selama ini, ‘’kata Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku, Ikram Umasugy kepada Kabar Timur, kemarin.

Siapa pejabat yang dimaksud? Ditanya demikian, Ikram tak ingin buka-bukaan atau berspekulasi. Baginya pejabat yang “rapornya merah” harus diganti. ‘’Pejabat yang tidak maksimal diganti. Jangan dikasih jabatan baru. Selama ini tidak ada inovasi. Selama ini mereka hanya menjalankan rutinitas seremonial saja,’’ ungkapnya.

Meski mengkritik “Kabinet Maluku Baru”  yang lebih banyak didominasi wajah lama,  diapresiasi oleh politisi PKB Maluku itu. “Kebijakan melakukan perombakan birokrasi kita apresiasi, apalagi itu berdasarkan masukan Tim analisa yang dibentuk,” paparnya.

Kendati begitu, kata Ikram, masyarakat menanti, langkah-langkah strategis pemerintah provinsi agar program atau kebijakan yang dilakukan menyentuh masyarakat di daerah ini.’’Kebijakan yang dilakukan para pejabat, sesuai visi dan misi  Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yang dipaparkan sesuai janji kampanye,’’jelasnya.

Untuk itu, dia berharap, perombakan pejabat birokrasi, tak hanya dilakukan sekali. Dia berharap, evaluasi terus dilakukan agar ada peningkatan kinerja.’’Kalau rencana perombakan bulan Oktober 2019 itu bagus. Kita berharap, ada pembenahan. Kalau ada pejabat yang bermasalah diganti juga,’’harapnya.

Dia berharap, kedepan tidak lagi memakai pejabat lama dan mengangkat pejabat baru di kabinet Murad-Orno.’’Kita berikan kesempatan bagi pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur Maluku, sehingga pejabat birokrasi kedepan ada wajah-wajah baru,’’tegasnya.

Apalagi, ingat di masih banyak masyarakat Maluku, hidup dibawah garis kemiskinan.’’Jangan gelar rapat saja. Harus ada gebrakan agar Maluku bisa sejajar dengan daerah lain,’’imbuh dia.

Kendati begitu, dia mengatakan, mengukur kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur, tak hanya 100 hari kerja atau 2 tahun kepemimpinan.’’Kinerja itu diukur ketika periodisasi pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur, akan berakhir,’’paparnya.

Tak hanya itu, dia berharap, kinerja dewan tidak menjalankan rutinitas dalam membahas legislasi, angaran, dan pengawasan.’’Dewan juga harus buat gebrakan. Jangan rapat, bimtek dan rutinitas biasa. Dewan belum ada kinerja menonjol,’’kata Ikram.

Sebagaimana diberitakan Kabar Timur, komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno merombak birokrasi masih setengah hati. Tidak terlihat kejutan besar dalam struktur “kabinet”  pasangan dengan slogan Maluku baru ini.  Belum terlihat penyegaran atau peremajaan wajah birokrasi. Buktinya, perombakan birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku masih didominasi wajah lama.  

10 pejabat eselon II resmi dirotasi. Pelantikan dan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama ini berlangsung di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (23/7). Perombakan birokrasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 114 Tahun 2019 Tertanggal 22 Juli 2019. Martha Nanlohy, mantan Kepala Dinas ESDM Maluku digeser sebagai Kepala Kesbangpol. 

Posisi Kepala Dinas ESDM dijabat Fauzan Khatib yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku. Posisi yang ditinggalkan Khatib, diisi oleh Syuryadi Sabirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Maluku. 

Habiba Saimima, mantan Kepala Dinas Pariwisata menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali dijabat Zulkifli Anwar yang sebelumnya mengisi posisi yang sama pada masa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff. 

Lutfi Rumbia yang digantikan Zulkifli digeser sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.  Kasrul Selang yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Zulkifli Anwar.  

Justini Pawa, mantan Direktur RSUD Dr. Haulussy menempati jabatan baru sebagai Kepala Biro Perekonomian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kini dijabat Ronny Tairas. Sedangkan Poppy Bachmid menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bachmid sebelumnya Kepala KORPRI Maluku.

Gubernur Murad Ismail mengatakan pergantian di tubuh birokrasi Pemprov Maluku dibawah kepemimpinannya melalui proses assesment sehingga mendapatkan hasil yang baik. “Kita cek betul, kan ada assesment, tidak semua kita masukin, hanya yang lulus dengan hasil yang baik. Kita pelan-pelan (rombak birokrasi),” jelasnya. 

Dia memastikan tidak ada istilah anak tiri dalam tubuh birokrasi yang dipimpinnya. “Tidak ada anak tiri, jangan kalian pikir saya tidak suka dengan yang ini yang ini, tidak. Semua sudah saya maafin. Dulu-dulu lawan kita semua sudah kita maafin. Jadi pemimpin itu jangan telinga tipis, jangan terburu-buru dalam menentukan sikap, mengambil kebijakan itu jangan terburu-buru tapi harus betul kita bijak. Pemimpin itu harus punya karakter dan strategi,” kata Murad. 

Dalam menentukan posisi pejabat teras Pemprov Maluku, kata Murad, kerap memanggil mereka untuk berbincang dan diberi arahan dalam menjalankan tugas. “Saya panggil, saya suruh bikin begini, nggak jalan-jalan. Setiap tiga bulan saya akan progres semua OPD saya , karena semua pekerjaan kita untuk masyarakat, bukan untuk saya, keluarga saya maupun kelompok saya,” sebutnya.

Menurutnya, pejabat yang posisinya diganti pun diganti dengan posisi jabatan lainnya. “Beberapa yang kita gantikan, kita ganti dengan jabatan baru. Mungkin dia belajar di situ biar lebih matang baru kita tarik balik, asal dia bisa menunjukkan profesionalisme. Percaya sama saya,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya Gubernur mengatakan pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan bagian dari penataan birokrasi Pemprov Maluku sebagai impelementasi visi misi Gubernur-Wagub Maluku periode 2019-2024.

Pergantian ini, kata dia, melalui sistem pertimbangan yang obyektif dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sehingga program Pemda Maluku dapat diakselerasi secara objektif dan efisien sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku.

“Penataan birokrasi ini sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan rekomendasi dari KASN dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri,” sebutnya.

Kepada pejabat eselon II yang telah dilantik diinstruksikan segera melakukan konsolidasi internal dan menguasai tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang baru, pastikan kebijakan program dan kegiatan berpihak kepada rakyat yang berbasis pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, peningkatan pelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta bangun jaringan kerja yang solidaritas lewat koordinasi dan kolerasi secara kolektif dengan semua stakeholder dan pemangku kepentingan. 

“Tingkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, bekerjalah dengan keras, jujur dan inovatif serta melayani masyarakat kita dengan hati karena seyogyanya pemerintah itu hadir untuk melayani masyarakat,” kata Murad. 

JABATAN KOSONG

Dengan dilantiknya 10 pejabat eselon II, kemarin, sejumlah Dinas maupun Badan belum memiliki kepala definitif. Sebut saja, posisi Kadis Pariwisata Provinsi Maluku, kosong sepeninggal Habiba Saimima. Begitu Kepala BPSDM Maluku dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sebelumnya dijabat Kasrul Selang. 

Plus pejabat eselon I dan II yang bakal pensiun tahun ini seperti Sekda Maluku, Hamin bin Thahir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Romelus Far Far.

Belum lagi, posisi  kepala Dinas atau Badan yang sudah pensiun hingga kini belum ada pejabat definitif. Sebut saja, posisi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bappeda, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kepala Badan Kepegawaian Daerah. 

Soal jabatan yang kosong itu, Gubernur enggan berkomentar. “Kalian jangan desak saya, sudah jangan curiga saya deh. Pasti yang terbaik saya berikan,” kata Murad. Terpisah, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi Maluku, Jasmono mengatakan, untuk posisi yang kosong pasca perombakan birokrasi jilid pertama ini bakal diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). 

“Nanti diisi oleh Pelaksana Tugas. Yang jelas tidak ada istilah kosong, kita sementara berikan pertimbangan (nama-nama) kepada Gubernur. Untuk masing-masing jabatan diusulkan tiga nama (ke Gubernur),”jelasnya. (KTM/RUZ)