Sekilas Info

Bupati Ingatkan ASN Tegakkan Disiplin

istBupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun memimpin apel dan senam pagi bersama ASN dan tenaga honorer di halaman kantor baru Bupati di Langgur, Sabtu (20/7) lalu.

KABARTIMURNEWS.COM,MALRA-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Maluku Tenggara diingatkan tidak main-main terhadap disiplin kerja.

PENEGASAN itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun saat apel ASN dan tenaga honorer di halaman kantor baru Bupati di Langgur, Sabtu (20/7) lalu. “Soal disiplin terhadap penjatuhan hukuman disiplin, 17 kewajiban ASN dan 15 pelanggaran bagi ASN, saya dan wakil bupati dan juga sekda memantau sejauh mana pelaksanaan ketentuan yang dimaksud di setiap OPD,” kata Hanubun didampingi Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin.

Menurut Hanubun, salah satu disiplin ASN menyangkut soal etika dan tata cara berpakaian, maka diharapkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN dapat mempedomani Peraturan Mendagri Nomor 60 tahun 2007.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Larvul Ngabal ini juga menyinggung soal cuti ASN dan tugas belajar ASN lingkup Pemkab Malra.

“Menjadi perhatian kami saat ini, permintaan cuti bagi ASN, permintaan diberi sesuai permohonan, dan harapannya dipergunakan sebagaimana mestinya. Misalnya ketika permintaan cuti dikabulkan, tapi waktu cuti itu malah dimanfaatkan bekerja di instansi lain, itu suatu pelanggaran,” tegas dia.

Soal tugas belajar yang dibiayai oleh daerah, banyak informasi tentang ASN yang telah merampungkan tugas belajar tidak melaksanakan pengabdiannya sebagaimana mestinya.

Bupati juga menyinggung masih adanya penerimaan pegawai non ASN di beberapa OPD.

Menurutnya hal ituboleh saja dilakukan oleh OPD karena masih ada anggaran dan kebutuhan, namun diharapkan agar pimpinan OPD tidak boleh menggunakan faktor kedekatan keluarga maupun golongan tertentu dalam penerimaan pegawai non ASN.

Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin menyampaikan beberapa hal, di antaranya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  Sekitar 60 ASN eselon II dan III diingatkan paling lambat satu minggu sudah harus menyerahkan ke Inspektorat.

“Laporan tentang status akreditasi kinerja instansi pemerintah, agar segera diselesaikan dan itu wajib hukumnya, paling lambat dua bulan, yakni Oktober sudah harus diselesaikan,” ujar Petrus.

Dia mengungkapkan, penilaian Ombdusman terhadap OPD masih berada di zona kuning dan merah, sehingga diharapkan semua pihak berupaya agar setiap OPD berada di zona hijau.

“Dalam waktu dekat juga ada revisi OPD dan lelang jabatan. Lelang jabatan akan dilakukan kepada seluruh pejabat eselon II dan III dan kita memprioritaskan pada jabatan yang kosong dan belum terisi, dan akan dilakukan dengan transparan”, tandasnya. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga