Sekilas Info

PT Batutua Dinilai Lecehkan Maluku

Istimewah

AMBON- Kebijakan PT. Batutua Tembaga Raya (BTR) menyerap tenaga kerja dari luar daerah dikecam DPRD Maluku. DPRD menilai, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan lokasi operasional di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), itu telah melecehkan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Hasil kunjungan Komisi A ke MBD, kita mendapatkan informasi dari masyarakat, operasional tambang di Wetar yang dikelola PT BTR, ternyata sebagian besar karyawan didatangkan dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat disayangkan sebab kita seperti dijajah di negeri sendiri. Rakyat Wetar tidak mendapatkan manfaat keberadaan perusahaan itu,” tegas Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans saat rapat kerja bersama General Manager PT BTR dan General Manager PT Batutua Kharisma Permai di ruang DPRD Maluku, Ambon, Senin (22/7).
Selain perekrutan tenaga kerja, Komisi A juga sesalkan tidak dibangunnya kantor perwakilan perusahaan di Maluku. Sikap perusahaan ini tentunya sudah melecehkan Maluku sebagai penyedia sumber daya yang dikelola PT BTR.

Politisi Demokrat itu, mendesak PT BTR segera membuka kantor perwakilan di Maluku. Sebab letak tambang yang diambil berada dalam wilayah Maluku. Keberadaan kantor perwakilan di Maluku dinilai penting sebagai bentuk tranparansi pengelolaan. Artinya, Pemerintah Daerah Maluku bisa dengan mudah mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut bekerja serta dampak yang diberikan terhadap masyarakat Maluku.

Frans dibuat kesal dengan Dinas ESDM Maluku. Dinas yang dipimpin Martha Nanlohy itu terkesan lemah dalam menyampaikan laporan ke DPRD Maluku. Padahal, Dinas ESDM sudah secara berkala melakukan evaluasi PT BTR. Tapi, penyampaian di Komisi A tidak nyambung seperti yang dikatakan PT BTR.

“Kelemahannya kita itu ada di Dinas ESDM Maluku. Kami tidak pernah mendapatkan data tentang itu. Padahal, tambang di MBD adalah tambang dengan kualitas terbaik setelah yang ada di Negara Laos. Kita berhak dapatkan data agar jadi pengawasan DPRD,” tegas Frans.

Kepala Teknik Tambang PT BTR, Edi Widodo, mengatakan, perusahaan punya program pemberdayaan masyarakat. Beberapa aspek digunakan untuk memfasilitasi warga lokal dalam mengikuti pendidikan pertambangan, yang akan dijadikan karyawan oleh PT BTR.

Widodo mengakui, penyerapan tenaga kerja lokal belum terlalu signifikan. Namun pihak perusahaan terus berupaya untuk memenuhi hal tersebut. “Dari aspek pendidikan, perusahaan menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk pemberian beasiswa bagi masyarakat sekitar. Beasiswa sementara ini lagi berjalan,” paparnya.

Menurutnya, PT BTR juga melakukan kegiatan operasional secara bertahap dengan mengunakan tenaga skil di level operator dan mekanik. Sementara tenaga kerja lokal di level supervisor. Tenaga teknis yang tidak menggunakan tenaga lokal akan diambil dari luar Maluku.

Meski demikian, tenaga lokal tetap diberi pelatihan. “Kami pihak perusahaan akan berusaha mencapai apa yang diharapkan,” janji Widodo dalam rapat bersama Komisi A DPRD Maluku.

Soal pembukaan kantor perwakilan di Maluku, kata Widodo, sudah masuk dalam rencana dan dalam waktu dekat akan realisasi. “Untuk membuka kantor cabang memang sudah menjadi konsen manajemen untuk membangunnya dan lewat pertemuan dengan Komisi A, kita akan secepatnya mendorong realisasi pembukaan kantor tersebut,” ujar dia. (MG3)

Penulis:

Baca Juga