Sekilas Info

PN Ambon Diduga Rekayasa Putusan Eksekusi Lahan

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tiga kali sidang, pembanding Ridwan Nurlete dan kuasa hukumnya kerap hadir. Tapi sidang ditunda. Sebaliknya terbanding Marthin Hentiana tidak datang. Namun, tiba-tiba putusan jatuh menangkan terbanding. Alasannya, hanya karena pembanding tidak datang. Kok Bisa?

Pengadilan Negeri (PN) Ambon diduga telah merekayasa putusan perkara Perlawanan Eksekusi perkara a quo tanggal 5 Desember 2018 nomor 135/pdt. G. Plw/208/PN. Amb. Sebab, pertimbangan hukum yang diambil PN untuk memenangkan terbanding tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Atas dugaan adanya kongkalikong tersebut, PN Ambon kembali berencana melakukan eksekusi lahan di Dusun Dati Tomalahu, Desa Batumerah milik Keluarga Nurlette yang kini ditempati Nurdin Fatah, Rabu (17/7) mendatang.

“Bahwa di dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kami menilai telah tampak jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tersebut kurang lengkap dan tidak sesuai dengan proses dan fakta persidangan,” kata Al Walid Muhammad, Kuasa Hukum Nurdin Nurlette di Ambon, Minggu (14/7).

Menjadi pertimbangan PN Ambon dalam putusannya, kata Walid, hanya sebatas kehadiran, ketidakhadiran dan ketidakseriusan pihaknya pada sidang perdana tanggal 29 Agustus, 19 September dan 10 Oktober 2018. Padahal, ketiga jadwal sidang tersebut, pihaknya selalu hadir bersama-sama dengan pelawan Nurdin Nurlette.

“Sempat sidang dua kali, yaitu tanggal 29 Agustus dan 19 September yang dibuka Majelis Hakim perkara Perlawanan Eksekusi perkara a quo, sedangkan pada tanggal 10 Oktober 2018 kami hadir bersama-sama dengan Pelawan Nurdin Nurlette, namun sidang tidak digelar,” herannya.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui persis alasan, sehingga sidang pada 10 Oktober tidak digelar, dan tanpa kehadiran Terlawan/Terbanding ataupun kuasanya pada kedua sidang yang dilaksanakan terbuka dan dibuka untuk umum tersebut.

Atas ditundanya sidang, Walid, berusaha mencari tahu dan mendapatkan informasi alasan penundaan, salah satu Panitera Penggantinya baru saja tiba tugas dari Namlea, Kabupaten Buru. Selain itu, Relaas Panggilan sidang perdana Perlawanan Eksekusi bukanlah pada tanggal 29 Agustus melainkan pada 22 Agustus 2018.

“Sidang perdana yang diketahui ternyata pada 22 Agustus itu dibuat oleh Eke Sanfas Tuti, juru sita PN Ambon. Kami tidak tahu. Dengan demikian pertimbangan putusan tersebut menjadi tidak lengkap,” jelasnya.

Walid menjelaskan, putusan PN Ambon tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pihaknya, telah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan sampai dengan saat ini pula dilakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Perlawanan Eksekusi atas Putusan PN Ambon Nomor: 76/Pdt. G/2012/PN. AB.

Menurutnya, keseriusan dan kedisiplinan serius dari pihaknya sangat tinggi. Sehingga menjadi tidak relevan dan melawan akal sehat, jika pertimbangan putusan itu hanya karena ketidakseriusan dari pihaknya.

“Bukankah ketidakseriusan tersebut justru sebaliknya ada pada terlawan/terbanding yang tiga kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan ataupun kuasa hukumnya dan putusan dalam perkara a quo harusnya verstek, bukan gugur?,” herannya.

Berbagai upaya hukum telah dilakukan. Keseriusan mereka telah tampak jelas dan sungguh-sungguh yaitu dengan melaporkan ke instansi hukum yang berwenang untuk meninjau kembali putusan PN Ambon, khususnya mengenai kekaburan objek sengketa tentang Desa Tantui yang tidak pernah ada di Kota Ambon.

“Selain itu juga Sertifikat Hak Milik yang saling tumpang tindih di dalam objek sengketa dan laporan klien kami sendiri atau melalui kuasa hukumnya telah mendapatkan respon tertulis oleh lembaga terkait yang berwenang dan kuasa hukumnya telah diperiksa pula secara langsung oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl pada Selasa, 24 Februari 2019, di Kantor PN Ambon,” katanya.

Objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas, dalam kaitannya terdapat surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rl Nomor: 528/38.1-800.38/IX/2018, Hal: Susulan Surat Nomor: 183/38.1-800.38/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat di atas tanah yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde), termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 216 atas nama Sinay Jordan di dalam Sertifikat Nomor 3414 atas nama Marthen Hentiana yang saling tumpang tindih.

“Ini mengindikasikan telah terjadi praktik-praktik mafia tanah yang solid dan terorganisir serta objek yang akan dieksekusi riil tersebut sangatlah tidak jelas atau sangat kabur. Dengan demikian, harus dinyatakan non-executable,” jelasnya.

Sampai dengan putusan PN Ambon 5 Desember 2018, kata Walid, pihaknya tidak mendapatkan Relaas Panggilan Sidang pada jadwal sidang putusan tersebut secara patut. Sehingga beralasan dan sah, pihaknya tidak hadir dalam sidang dengan agenda putusan tersebut.

“Putusan PN Ambon diputuskan secara diam-diam tanpa kehadiran kami, sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, independensi, imparsial dan transparansi pada proses peradilan pada PN Ambon,” sesalnya.

Mirisnya, Walid mempertanyakan, jika benar putusan PN Ambon tanggal 5 Desember lalu, mengapa saat audance antara peserta demonstrasi dengan Ketua PN Ambon pada Februari 2019, di mana salah satu poin pertanyaan mengenai kelanjutan sidang Perlawanan Eksekusi yang tidak kunjung dilanjutkan, sama sekali tidak mendapatkan penjelasan dari Ketua PN Ambon.

Dia menjelaskan, objek yang dieksekusi sangatlah tidak jelas mengenai Desa Tantui, apabila dihubungkan dengan surat dari beberapa Raja/Kepala Desa/Pejabat Negeri/Desa yang berbatasan dengan Negeri Batumerah Nomor 21/Pem-Neg. BTM/2016. Kemudian Surat dari Kepala Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang meliputi wilayah dan otoritasnya sesuai apa yang disebut oleh Terlawan/Terbanding sebagai Desa Tantui Nomor 138/102 tanggal 7 April 2004.

Selain itu, juga terdapat Surat Pejabat Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah Nomor: 26/BT/IX/2013 tentang Keberatan Atas Penerbitas SHM Nomor 3414/Batumerah atas nama Marthen Hentiana tanggal 20 September 2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat menyebutkan bahwa “ketika perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas dan batas-balas).”

“Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya PN mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi kami tersebut,” ujarnya.

JANGAN COBA-COBA

Menyikapi eksekusi yang akan dilakukan pada 17 Juli 2019, Ketua Saniri Negeri Batumerah Salem Tahalua menegaskan kepada PN Ambon jangan coba-coba mengadu domba pihaknya. Sebab, dalam surat pemberitahuan eksekusi lahan tersebut, tidak menyebutkan objeknya.

“Kita kemarin baru dapat surat pemberitahuan terkait eksekusi, di dalam surat itu tidak menjelaskan objek yang akan dieksekusi ini dimana. Hanya dijelaskan jalan Kebun Cengkih, tapi siapa orang-orang yang akan dieksekusi itu tidak ada,” jelasnya.

Surat pemberitahuan yang diterima pihaknya itu tidak sama dengan surat yang biasanya diterima dari PN Ambon. “Padahal beberapa waktu lalu setiap surat yang masuk dari PN Ambon, ada penjelasan semua. Dimana objeknya, nama siapa yang akan dieksekusi jelas,” ujarnya.

Dengan adanya surat tersebut, pihaknya merasa ada permainan yang sengaja dilakukan PN Ambon untuk kembali membenturkan masyarakat adat dengan pihak kepolisian, saat proses eksekusi berlangsung.

“Kami menganggap PN Ambon sengaja mencoba atau mau mengadu domba. Kami tidak akan tinggal diam dan tetap kita akan buat perlawanan. Apabila mau memaksanakan maka kami akan lakukan aksi perlawanan,” tegasnya.

Salem menilai, pengkaburan yang dilakukan PN Ambon sangat nyata terlihat. Sebab, pihaknya yang kerap ingin bertemu untuk mendudukan objek sebenarnya, selalu saja gagal karena PN Ambon menolak bertemu.

“Kita sudah meminta pertemuan untuk mendudukan letak objek tapi mereka sampai saat ini tidak mau. Kalau tidak mau kenapa mau paksa eksekusi?. Pemerintah daerah juga tahu kalau Desa Tantui itu tidak ada. Kalau toh tidak ada maka sebuah lembaran negara berupa sertifikat tidak bisa dicantumkan nama desa tersebut. Sehingga jangan coba-coba,” tegasnya lagi. (CR1)

Penulis:

Baca Juga