KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Bupati Abdul Mukti Keliobas diminta mencopot Umar Bilahmar dari jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur.

Desakan pencopotan itu disuarakan elemen masyarakat SBY yang gerah dengan kinerja Umar Bilahmar. Menurut mereka, Umar yang akrab disapa “Ubil” itu ternyata lulusan sarjana sosial, tidak layak mengurusi instansi teknis semacam Dinas PUPR. “Faktanya banyak proyek infrastruktur di SBT mangkrak, ini karena Kadis PUPR lulusan sarjana sosial, tidak cocok dengan kompetensinya. Kita minta Pak Bupati copot saja Umar Bilahmar,” tegas komponen pemuda SBT, Alwi Rumadan, Jumat (12/7).

Jangankan kondisi jalan dan jembatan yang rusak ketika musim hujan beberapa waktu lalu dibiarkan begitu saja, sejumlah proyek jalan di berbagai tempat yang sudah lama dilaksanakan belum juga rampung. “Jalan Bula - Werinama itu, belum-belum selesai lagi, itu contoh konkrit dari lapangan,” kata Alwi.

Selaku tokoh pemuda di SBT, Alwi berharap ke depan Bupati menempatkan pejabat berdasarkan kriteria kompetensi dan besik pendidikan. Menurut dia, penempatan pejabat daerah sesuai kriteria dimaksud akan berdampak positif terhadap suksesnya program Pemkab SBT sendiri.

Uji kelayakan untuk posisi pejabat eselon II sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa, hingga saat ini belum diketahui publik sejak tahun lalu. Namun begitu, Bupati diingatkan agar tidak menempatkan pejabat yang bekerja jauh dari harapan masyarakat. “Karena itu, tempatkan pejabat pada posisi-posisi yang sesuai dengan hasil uji kelayakan itu sendiri. Jangan ambil lain daripada itu,” pinta Alwi.

Penolakan sebagian masyarakat Kabupaten SBT, terhadap Umar Bilahmar selaku Kadis PUPR sudah sering dilakukan. Yang terbaru beberapa waktu lalu, pada 8 Juli dalam demo di kantor Bupati SBT.

Puluhan Pendemo yang berasal dari Aliansi Peduli Masyarakat Werinama ini dipimpin oleh Amin Rahman Sikdewa ini mendesak Bupati mencopot Plt Kadis PUPR Umar Bilahmar dari jabatannya.

Dalam pernyataan sikap mereka aliansi itu mendesak hal tersebut dilakukan Bupati karena Umar dinilai tidak produktif dan tidak peduli terhadap kondisi jalan Banggoi-Werinama.

Aliansi juga meminta Pemkab SBT mempercepat proses lelang jalan Banggoi-Werinama. Kemudian, menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk memperbaiki sejumlah jembatan berukuran kecil yang sudah rusak, juga memasang bronjong pada sungai-sungai yang terancam oleh pengikisan air akibat banji di bebepa titik pada akses jalan Banggoi-Werinama. Berikut penambahan anggaran antara Rp 1-2 miliar untuk pemeliharaan sejumlah poros jalan yang masih terbengkalai.

Mereka juga meminta Pemkab dan DPRD SBT mengusulkan peningkatan status jalan tersebut menjadi jalan strategis nasional atau nasional supaya mudah mendapatkan anggaran pemerintah provinsi maupun pusat.

Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri SBT, mengawal seluruh proyek jalan dan jembatan di daerah ini. (KTA)