Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Honor Pengisi Acara Pembukaan MTQ Belum Dibayar

badge-check


ILUSTRASI Perbesar

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Dugaan korupsi dana pelaksanaan Umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-28 Provinsi Maluku di Kabupaten Buru, mulai terkuak. Salah satunya, honor pengisi acara pembukaan kegiatan keagamaan itu belum dibayarkan, meskipun telah dianggarkan.

Grup Beduk misalnya, honor mereka belum dibayarkan. Ini setelah, Babarkau Babar memposting di laman facebooknya. “Tolong diperhatikan MTQ Tingkat Provinsi yang ke 28 di Pulau Buru. Grup Beduk sampai saat ini belum mendapatkan uang honor,’’ tulis Babarkau. Selaku pemain Beduk, dia tidak mengemis honor, tetapi minta penjelasan dan kejujuran yang paling penting.

Terpisah, Anggota DPRD Maluku, Ikram Umasugy membenarkan, banyak pengisi acara saat pembukaan MTQ belum dibayarkkan pihak panitia. ’’Memang betul banyak pengisi acara yang belum mendapat honor,’’ kata Umasugy kepada Kabar Timur, Senin (8/7).
Sejumlah kegiaan atau proyek juga diduga bermasalah sejak awal. Dia mencontohkan, pengerjaan penanaman rumput di arena MTQ tidak sesuai RAB. “Bisa saja ambil rumput sembarangan yang tidak sesuai RAB,’’ katanya.

Begitu juga transportasi, penginapan, dan konsumsi selama pelaksanaan MTQ juga bermasalah. “Banyak sopir mengaku ada yang ambil kuitansi kosong. Soal konsumsi kafilah dari berbagai kabupaten, kota juga mengeluh. Menu dan waktu makan tidak tepat. Penginapan juga begitu, banyak peserta tidak mendapat penginapan sehingga nginap di rumah warga,’’ kata legislator daerah pemilihan kabupaten Buru dan Buru Selatan ini.

Politisi PKB ini menyebutkan, dana penyelenggaraan MTQ sangat fantastis, namun pelaksanaannya jauh dari harapan. ’’Dana MTQ sebesar Rp 46 miliar, kok banyak kegiatan yang amburadul dan diduga dikorupsi,’’ bebernya. Dia berharap, institusi penegak hukum bergerak mengusut anggaran pelaksanaan MTQ di Namlea, Ibu Kota Kabupaten Buru. “Saya yakin terjadi tindak pidana korupsi. Kontraktor dan pihak terkait harus diperiksa dan diminta pertangungjawaban,” tegas Ikram. (KTM)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku