Sekilas Info

KLSM Desak Proyek Waibobi Dihentikan

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (3/7).

Pendemo yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (KLSM) Maluku itu mendesak DPRD Maluku mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan pembangunan proyek irigasi Waibobi.

“Kami minta DPRD Maluku merekomendasikan pekerjaan proyek waibobi dihentikan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku selaku instansi teknis dan pihak perusahaan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” kata M. Alwi Rumadan dalam orasinya.

Koordinator aksi unjuk rasa itu mengatakan, sangat tidak benar jika suatu pekerjaan proyek dilakukan tanpa Amdal. Padahal, dokumen amdal merupakan persyaratan yang menjadi satu kewajiban dalam pekerjaan proyek. “Seharusnya dihentikan dalam rangka penyelamatan uang negara,” tegas dia.

BWS Maluku-Maluku Utara diminta bertanggungjawab atas pekerjaan proyek senilai lebih Rp 200 miliar yang berada di Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten SBT ini. Sebab, sudah menjadi konsumsi publik, meskipun belum memiliki dokumen amdal, proyek irigasi Waibobi tetap saja dikerjakan.

KLSM mendesak Kejati Maluku segera memeriksa kontraktor dan Satker maupun PPK BWS Maluku. Ketua Komisi B DPRD Maluku, Everd Karmite berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pendemo. “Soal rekomendasi (penghentian pembangunan irigasi Waibobi) nanti kita proses sesuai aturan di DPRD. Karena memang ada tahapan-tahapan hingga ke Paripurna,” jelasnya.

Kepala BWS Maluku-Malut Haryono Utomo, memastikan pekerjaan proyek irigasi Waibobi, tetap dilanjutkan dan direncanakan selesai tahun 2020. “Meski masih tersisa kurang lebih 27 kilomoter, tapi diupayakan proyeknya selesai sesuai perencanaan. Yang kita takutkan hanya masalah cuaca sebab jika cuaca ekstrim, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan,” singkat Haryono.

LINDUNGI BWS

Sementara itu, rapat kerja Komisi B DPRD Maluku menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke lokasi proyek irigasi Waibobi, menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku, Dinas Tanaman Pangan Maluku, Bappeda Maluku dan BWS Maluku-Malut, kemarin.

Pada rapat itu, Komisi B terkesan melindungi BWS. BWS disebut bukan bagian dari mitra kerja Komisi B sehingga tidak seharusnya diundang untuk membahas persoalan yang terjadi di proyek irigasi Waibobi.

Malah, yang disalahkan DLH Maluku yang dinilai lambat dalam melegitimasi dokumen amdal proyek Waibobi. “Tugas pokok fungsi Komisi B sama sekali tidak ada kaitan dengan BWS. Jadi pelaksanaan rapat tanpa kehadiran BWS pun tidak ada masalah. Di sini yang patut disalahkan adalah DLH Maluku karena lambat mengurus dokumen amdal proyek irigasi waibobi,” kata Anggota Komisi B Lutfi Sanaky saat rapat.

Menurutnya, kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Meski demikian, tidak mudah untuk proyek ini dihentikan begitu saja sebab masyarakat SBT maupun Maluku membutuhkan peningkatan ketersediaan pangan.

“Apalagi proyek ini merupakan kelanjutan program nawacita Presiden Joko Widodo. Jadi sangat merugi jika dihentikan. Soal belum adanya izin amdal, itu merupakan kesalahan pemerintah daerah melalui DLH Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, proyek ini diawali tahun 2012 berlanjut 2015, 2016 dan 2018. Dan baru ditetapkan dokumen amdal dalam bentuk satu lampiran April 2019 oleh Pemda Maluku melalui DLH.

“Pertanyaannya, apakah suatu proyek yang memiliki dampak terhadap suatu lingkungan bisa berjalan meski belum memiliki izin? Jika tetap berjalan, berdosa (bersalah) atau tidak? Menyalahi aturan tidak? Siapa yang mesti bertanggung jawab?,” kata politisi Gerindra itu.

Dijelaskan, Pemda Maluku ingin menyepakati dokumen Amdal harus mempertimbangkan pendapat dari pihak terkait bukan melempar tanggung jawab. Lagian, kata dia, tidak ada istilah “alasan transisi” dalam meneruskan pengerjaan proyek yang ditangani kementerian.

Kata dia, sosok gubernur boleh berganti, namun roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Ini akibat penerapan sistem yang buruk. Bisa dikatakan proyek yang tidak memenuhi standar. Tidak memiliki izin Amdal, proyek seharusnya tidak bisa diselesaikan. Meskipun sudah mencapai 45 persen tahapan pengerjaan,” sebutnya.

Untuk itu, harus ada pembenahan dan pertanggungjawaban DLH Maluku. Bukan malah BWS yang memberikan keterangan kepada Komisi B. “Seharusnya DLH Maluku yang memberikan penjelasan,” tegas dia.

Dalam rapat itu, Sanaky meminta Kepala BWS Maluku-Malut Haryono Utomo mengklarifikasi pemberitaan di media soal dugaan suap ke Komisi B dari BWS. “Pak Haryono harus klarifikasi langsung di ruang rapat ini sehingga pemberitaan adanya suap menyuap ini tidak membias lagi,” pintanya.

Haryono mengaku heran muncul soal dugaan suap ke Komisi B DPRD Maluku. Sebab yang dilakukan kunjungan ke lokasi proyek Waibobi. “Kami hanya kunjungan lapangan. Setelah itu tidak ada hal lain di luar itu. Kami juga tidak merasa diperas. Lagian PPK proyeknya Pak Sutiyono bukan Ian,” ujar Haryono.

Sekretaris Komisi B, Ikram Umasugi mengatakan persoalan pada proyek Waibobi, terjadi karena lemahnya komunikasi lintas sektoral. Sehingga banyak persoalan yang didapati mulai dari perencanaan, dokumen amdal maupun ketersediaan sawah yang belum memadai.

“Ini karena komunikasi lintas sektoral lemah makanya banyak persoalan yang terjadi. Kalau dibilang pekerjaannya penganggaran multi years, lalu apa jadinya jika gubernur yang baru ini tidak setujui kelanjutan proyek itu? Siapa yang nanti bertanggungjawab. Sebab dengan multi years harus disesuaikan masa jabatan kepala daerah,” tegas dia. (MG3)

Penulis:

Baca Juga