KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE - Kalau presure dilakukan melalui penekanan yang berbuntut pada dugaan pemerasan terhadap kontraktor, jelas hal itu merusak citra lembaga DPRD sendiri.

Manuver diam-diam Komisi B DPRD Maluku dengan sejumlah kontraktor dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait proyek bendungan Waibobi di Kabupaten SBT yang mangkrak, memicu protes Komisi C di lembaga yang sama.

“Beta seng mau pake istilah Komisi B bikin gerakan tambahan. Tapi kalo ada pertemuan gelap macam begitu, lebih baik kontraktor buka saja, siapa di komisi itu bermain”?,” ujar salah satu anggota Komisi C DPRD Maluku yang namanya tak ingin dikorankan, kepada Kabar Timur, Senin (1/7).

Menurut DIA, tidak salah kalau Komisi B mempresure kontraktor dan BWS dari sisi dokumen Amdal yang disinyalir tidak dimiliki proyek itu. Tapi kalau presure dilakukan melalui penekanan yang berbuntut pada dugaan pemerasan terhadap kontraktor, jelas hal itu merusak citra lembaga DPRD sendiri.

“Katong bukan malaikat, tapi cara-cara seperti itu jelas merusak nama baik DPRD. Kita ini pejabat negara lho, seorang anggota dewan, harus jaga imej,” akunya.

Komisi B DPRD Maluku yang diketuai politisi PDIP Everd Karmite diduga, menekan oknum kontraktor dan BWS Maluku yang terlibat dalam proyek bendungan Waibobi. Penekanan dengan dalih proyek ini tidak memiliki dokumen Amdal, diduga berujung pemberian duit oleh kontraktor.

Ketua Komisi C DPRD Maluku Amos Jeremias, dikonfirmasi mengaku, proyek tersebut sempat mangkrak karena alasan tidak mengantongi ijin Amdal. “Tapi progresnya tetap ada. Berapa progresnya, beta lupa, tapi ada akang pung data-data di kantor,” ungkap Amos dihubungi melalui telepon seluler terpisah.

Diakui Amos, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta ke pimpinan DPRD untuk dilakukannya rapat gabungan antara komisi terkait dengan proyek tersebut. “Rapat itu harus dilakukan. Kita tidak mau infrastruktur untuk masyarakat Maluku ini sia-sia,” ujarnya.

Ditanya soal, informasi adanya dugaan pemerasan dilakukan oleh sejumlah oknum Komisi B, Amos Jeremias enggan mengomentari. Dia mengaku, Komisinya, hanya fokus pada sisi fisik proyek tersebut, bukan sisi Amdal yang menjadi tupoksi Komisi B.

Diberitakan sebelumnya, kalau proyek pembangunan bendungan Waibobi, kawasan Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten SBT diduga proyek siluman. Pasalnya, hanya internal BWS Maluku tertentu saja yang mengetahui adanya proyek itu.

Hal yang sama, dialami Komisi C DPRD Maluku, ternyata juga tak tahu kalau proyek ini tidak dilengkapi dokumen Amdal. “Beta kaget juga, waktu kunjungan ke Waibobi sekitar bulan April lalu, ternyata proyek ini seng punya Amdal,” akuinya.

Sebelumnya, Humas BWS, Dwi Purnomo kepada Kabar Timur mengaku tidak tahu menahu soal proyek itu. “Saya kurang tahu hal itu. Saya belum pernah dikasih tahu atau pun diajak bicara tentang itu,” kata Dwi melalui pesan singkatnya, Minggu (30/6). (KTA)