Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Proyek Irigasi Waibobi DPRD Harus Bersikap

badge-check


Kantor DPRD Maluku Perbesar

Kantor DPRD Maluku

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Jika memang dari sisi peruntukan dan perencanaannya tidak jelas, tak salah jika kita dorong untuk proyek itu dihentikan.

Proyek Irigasi Waibobi di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang masih bermasalah soal dokumen amdal harus diusut tuntas. DPRD Maluku sebagai lembaga pengawasan khususnya Komisi B harus bersikap menyelamatkan uang negara.

“Proyek ini masih bermasalah soal dokumen amdal. Lembaga ini harus bersikap lewat Komisi B DPRD Maluku. Ini penting sehingga uang negara bisa diselamatkan,”kata Anggota DPRD Maluku, Ikram Umasugi kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (24/6).

Apalagi, kata Ikram, proyek irigasi Waibobi ini bersifat tahun jamak (multi year) atau negara berhutang kepada pihak ketiga dan setelah anggaran itu cair barulah di bayar ke pihak ketiga tersebut.

“Tentunya, sesuatu yang berhubungan dengan syarat-syarat pekerjaan pembangunan haruslah dilengkapi terlebih dahulu. Jika tanpa dokumen amdal kemudian pekerjaan dilakukan, itu bentuk kesalahan fatal dan melawan hukum,” ujarnya.

Politisi PKB itu menyatakan, selain dokumen amdal, peruntukan iragasi itu juga masih dipertanyakan. Sebab, sesuai tinjauan DPRD Maluku, air dari irigasi tidak tahu mau dialirkan ke mana. Lahan persawahan masih sedikit sementara proyek itu bervolume 40 km.”Mestinya persiapkan sawah dulu barulah dibuat irigasi dengan volume 40 km agar pekerjaan ini terarah. Kalau sawah masih sedikit kan percuma juga. Sebab air tidak tahu mau mengalir ke mana,” paparnya.

Ditanya adakah potensi proyek ini dihentikan, Sekretaris Komisi B DPRD Maluku itu mengaku, nanti baru dibicarakan lagi. Pihak komisi akan mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan irigasi Waibobi untuk menanyakan lebih detail lagi.

“Kita akan undang pihak terkait yang ada pada pembangunan proyek ini. Jika memang dari sisi peruntukan dan perencanaannya tidak jelas, tak salah jika kita dorong untuk proyek itu dihentikan. Karena uang ini uang negara yang harus kita selamatkan,” tegasnya. (Mg3)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku