Politisi PKB Yakin Ada Korupsi di MTQ Buru

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Yakin terjadi tindak pidana korupsi. Kontraktor dan pihak terkait harus diperiksa, mengingat dana alokasi MTQ jumbo.

Tindak pidana korupsi di Kabupaten Buru, menggeliat. Selain anggaran kegiatan keagamaan diduga ditilep, sumber pendanaan untuk kegiatan kegiatan lain berpotensi banyak korupsi. Aparat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian diminta bergerak cepat.

Penegasan ini disampaikan, Ikram Umasugi, anggota DPRD Maluku, asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kepada Kabar Timur, di Gedung Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin, kemarin, menyusul terbongkarnya dugaan korupsi anggaran pelaksanaan MTQ Maluku, di Kabupaten Buru.

Dugaan adanya korupsi dana pelaksanaan MTQ Maluku terbongkar usai kegiatan tiga tahunan di gelar di daerah itu. Bahkan, dugaan penyimpangan anggaran keagamaan itu mulai tercium jauh sebelum pelaksanaan MTQ berlangsung.

“Pak Gubernur Murad Ismail saat berkunjung di Buru melihat langsung MTQ, memerintahkan Kapolres Buru usut kontraktor MTQ karena beberapa item pendukung MTQ belum selesai. Itu berarti sejak awal tidak beres,’’ ungkap Ikram Umasugy.

Dia mengaku, H-2 atau kurang dua hari jelang pelaksanaan MTQ, mahasiswa di daerah itu sempat demo terkait kesiapan MTQ yang belum rampung. “Infrastruktur MTQ belum siap. Memang infrastuktur penunjang MTQ terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa. Jadi pekerjaan diduga amburadul dan dipaksakan,’’terangnya.

Politisi PKB dari Dapil Buru dan Buru Selatan ini mengaku, anggaran pelaksanaan MTQ besar sehingga diduga terjadi penyimpangan. “MTQ ini khan hajatan keagamaan anggaranya besar. Banyak persoalan selama pelaksanaan MTQ. Kegiatan ini diduga ada penyalahgunaan atau korupsi,” bebernya.

Dia mencontohkan, pengerjaan penanaman rumput di arena MTQ tidak sesuai RAB. “Bisa saja ambil rumput sembarangan yang tidak sesuai RAB,’’ katanya mencontohkan. Lanjut Ikram, tidak hanya pengerjaan rumput, transportasi, penginapan, dan konsumsi selama pelaksanaan MTQ juga bermasalah.

“Banyak sopir mengaku ada yang ambil kuitansi kosong. Soal konsumsi kafilah dari berbagai kabupaten/kota juga mengeluh. Menu dan waktu makan tidak tepat. Penginapan juga begitu, banyak peserta tidak mendapat penginapan sehingga nginap dirumah warga,’’paparnya.

Soal nama perusahaan atau kontraktor yang mengerjakan infrastruktur MTQ, dia tidak mengetahui nama perusahaan dan kontraktor. Umasugy hanya mengaku, kontraktor orang Bupati Buru Ramli Umasugy yang bermukim di Kota Ambon. “Itu orang Bupati. Sudah pasti. Ada pengusaha dari Ambon,’’sebutnya.

Tak hanya disitu, dia menyamakan kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang didanai APBD diduga dikorupsi. ‘’Kegiatan keagamaan saja dikorupsi, apalagi kegiatan lain,’’sebutnya.

Di Kabupaten Buru, tambah dia, selama ini korupsi tumbuh subur. “Di Buru banyak masalah (dugaan korupsi). Kerangka berpikirnya kegiatan keagamaan saja begitu (diduga korupsi). Apalagi kegiatan yang lain,’’bebernya.

Dia berharap, aparat penegak hukum bergerak mengusut anggaran pelaksanaan MTQ Rp 46 miliar. “Saya yakin terjadi tindak pidana korupsi. Kontraktor dan pihak terkait harus diperiksa dan diminta pertangungjawaban,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, harapan di setiap even daerah terkait 3 S yakni sukses pelaksanaan, sukses administrasi dan sukses prestasi, sepertinya tak dicapai Pemda Kabupaten Buru dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke-28 beberapa waktu lalu.

Dugaan adanya mark up anggaran mulai terkuak setelah dana sebesar Rp 46 miliar dinilai tidak sesuai peruntukkannya. Peruntukkan dimaksud bukan saja dari sisi alokasi anggaran, tapi juga terkait dinas yang seharusnya menangani item-item pekerjaan persiapan momen MTQ tersebut.

Sebut saja, Bappeda Kabupaten Buru diberi tanggungjawab mengelola anggaran proyek penanaman rumput di arena utama MTQ, senilai Rp 500 juta. Badan tersebut juga bertanggungjawab mengelola biaya peliputan media, senilai Rp 300 juta lebih termasuk biaya transportasi dan akomodasi para kru media.

“Karena itu, kita minta Kepala Bappeda dan Sekretarisnya diusut,” ujar sumber Bappeda kepada awak media, di Namlea, Sabtu (22/6). Terhadap dugaan tersebut pihak Kejaksaan diminta melakukan penyelidikan terhadap badan daerah itu. “Terutama Kepala Bapeda Kabupaten Buru Najib Hentihu dan sekretarisnya Ulfa,” kata sumber.

Data yang diperoleh pihaknya, kata sumber, ditemukan sejumlah item pengeluaran atau belanja yang tidak sesuai harga dalam proyek penanaman rumput di alun-alun utama tempat pelaksanaan MTQ yang total pengeluarannya mencapai Rp 500 juta.

Anehnya, hingga saat ini kontraktor yang memenangkan proyek tersebut tidak diketahui, juga tendernya seperti apa dan kapan dilaksanakan. Di lain pihak ada informasi, kalau setiap ASN di Bappeda Kabupaten Buru diinstruksikan untuk setiap hari dalam rangka persiapan MTQ diwanti-wanti untuk membawa rumput sendiri ke lokasi yang telah ditetapkan.

Kini beredar isu di masyarakat kalau dana yang dialokasikan untuk proyek penanaman rumput itu terindikasi korupsi.

Selain proyek tersebut, indikasi korupsi juga terjadi sehubungan MoU dengan salah satu TV lokal, realisasi biayanya tidak sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati. Selain stasion TV tersebut, di duga ada korban lain dari 4 stasion TV nasional. “Dalam hal ini Bapeda yang nilai kontraknya juga perlu dipertanyakan, sehingga perlu diaudit berapa besar anggaran persisnya.

Dalam draf kerjasama yang dibuat Sekretaris Bapeda ditentukan nilai biaya untuk setiap media TV nasional Rp 17 juta, yang diawali dengan penawaran media.

Namun besar dana yang diterima masing-masing TV nasional hanya sebesar Rp 15 juta. Dengan alasan Rp 2 juta itu merupakan hibah untuk empat media lainnya yang tidak terdaftar dalam draf alokasi biaya liputan.

Tapi yang terjadi TV nasional dimaksud hanya menerima biaya peliputan sebesar Rp 6 juta. Sedang media-media yang disebutkan tidak terdaftar hanya mendapatkan konpensasi biaya liput Rp 1 juta.

Itu juga biaya liput Rp 1 juta untuk empat media lain tersebut diberikan kuitansi dengan nama media masing-masing. “Anggaran yang kami terima ini kan hibah dari rekan-rekan TV nasional, seharusnya tidak perlu ada kuitansi lagi, kenapa ibu sekretaris suruh teken kuitansi, ada apa ini,”ungkap salah satu awak media.

Menurut salah satu kru TV nasional, hal ini akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Pasalnya, pembayaran tidak dimintai bukti NPWP dan cap masing-masing media TV tersebut. Dan mungkin saja, masing-masing stasiun TV nasional ini tidak mengetahui adanya MoU dengan panitia MTQ. (KTA/KTM)

Penulis:

Baca Juga