KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama tiga gubernur dan wakil gubernur menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga gubernur hasil Pilkada 2018 ini dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada waktu yang berbeda pada April, Mei dan Juni. Gubernur dan Wagub yang menghadap ke pimpinan KPK, yakni Gubernur dan Wagub Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, Gubernur dan Wagub Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno, dan Gubernur dan Wagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ani.

Usai bertemu pimpinan KPK, tiga gubernur tersebut siap menjadi agen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. “Diterima KPK tadi banyak diskusi, masukan. Terutama bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah,” kata Tjahjo didampingi tiga pasangan gubernur dan Wagub di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/6). Tjahjo mengatakan dalam pertemuan itu KPK menjelaskan soal beberapa poin dan area yang rawan terjadi korupsi di daerah. Menurut Tjahjo, para kepala daerah tersebut telah berkomitmen akan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Tadi juga disampaikan beberapa poin-poin, area-area rawan korupsi, sudah. Kemudian laporan-laporan masyarakat juga di daerah. Gubernur sepakat untuk menjaga karena kan memiliki janji politik pada masyarakat pada saat kampanye, paling tidak ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kedua paling tidak menyatakan saya anti korupsi di daerah,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djuaniadi mengaku akan berusaha menunjukan keteladanan bagi para jajaran. Sehingga Lampung bisa menjadi daerah bebas dari adanya penyimpangan.

“Paling tidak saya dengan wakil gubernur ingin menunjukkan keteladanan agar di kemudian hari Lampung itu kemungkinan kecil kejadian yang menimbulkan penyimpangan. Karena kalau pemimpinnya teladan biasanya menurun sampai ke bawah,” kata Arinal.

Demikian halnya dengan Gubernur Maluku Murad Ismail. Menurutnya, kunjungan ke KPK bersama Mendagri merupakan pelajaran yang penting. Dia pun sepakat dan berkomitmen menjadi agen pemberantasan korupsi di daerah.

“Ini satu pelajaran yang luar biasa masukan-masukan dan tadi kami sepakat semua tiga gubernur dan wakil gubernur untuk bagaimana kita bisa jadi agen KPK di daerah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sesuai tadi arahan dari bapak-bapak kita yang di depan itu bahwa masalah jual beli jabatan masalah itu kita sudah bersepakat untuk tidak terjadi,” ujar mantan Dankor Brimob Polri itu.

Murad menambahkan kedatangannya KPK kali ini berharap menjadi yang pertama dan terakhir. Dia akan berusaha memegang teguh pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan KPK.

“Mudah-mudahan kita masuk KPK yang pertama dan terakhir. Insyaallah kita akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan apa yang kita sampaikan dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani,” kata bekas Kapolda Maluku ini. (KT)