KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Bos Partai Golkar tiga Kabupaten/Kota di Maluku diusulkan untuk dipecat. Ketiganya dianggap penyebab ambruknya suara Golkar di Pemilihan Legislatif (Pileg), 17 April 2019, lalu.

Hilangnya satu kursi DPR RI dari Dapil Maluku yang menjadi langganan Partai Golkar di Pileg 2019 membuat kader partai beringin Maluku mulai mencari kambing hitam penyebabnya.

Tiga Kepala daerah yang menjadi Ketua DPD II Golkar alias bos disorot. Mereka disebut-sebut sebagai “dalang” gagalnya partai besutan Airlangga Hartato ini meraih kursi senayan dari Maluku.

Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku Richard Rahakbauw “RR” yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku, sebelumnya terang-terangan menuding, penyebab hilangnya satu kursi DPR RI Dapil Maluku disebabkan peran Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Richard Louhenpessy dan Ketua DPD II Seram Timur Abdul Mukti Keliobas, sebagai dalangnya.

Kali ini, giliran Haerudin Tuarita, Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku bersuara. Dihubungi Kabar Timur via telepon selulernya, Kamis, kemarin, Tuarita menegaskan, hilangnya satu kursi DPR RI, Dapil Maluku merupakan peran penting tiga kepala daerah yang juga Ketua DPD II Golkar.

Selain, Ambon, Seram Timur, kata Tuarita, juga Ketua Golkar II Kabupaten Buru, Ramly Umasugi puny andil hilangnya kursi DPR RI dari tangan Partai Golkar. ‘’Kami akan buat laporan evaluasi bagi ketua DPD II yang juga tiga kepala daerah yang tidak maksimal bekerja menangkan kursi DPR RI dari Dapil Maluku untuk disampaikan ke DPP,’’ kata Haerudin Tuarita.

Substansi dari laporan tersebut, lanjut dia, DPD Golkar Maluku mengusulkan ketiga Ketua DPD II Golkar yang juga Kepala daerah ini untuk dipecat. “Sebelum usulan itu, kami di internal Bapilu akan gelar rapat. Hasil rapat, kami beri catatan untuk DPD Golkar. Sebagai kader saya pribadi mengusulkan pecat dan diganti kader lain,” sebut Tuarita.

Dia mengatakan, tiga kepala daerah ini “tercium” tidak maksimal kerja saat pemilihan gubernur Maluku, 2018 lalu. Padahal, DPD Golkar Maluku, kerja keras saat mereka maju rebut kursi kepala daerah. “Hasilnya, kta tahu sendiri saat Pilkada Gubernur suara kita jeblok di Buru dan Kota Ambon. SBT suara sedikit bagus,’’terangnya.

Menurut dia, sikap ketitiga kepala daerah yang tidak maksimal kerja untuk Golkar, terulang lagi di Pileg 17 April 2019 lalu. “Suara yang dicapai kader Golkar di kabupaten/kota hingga provinsi tidak linier di DPR RI. Ini terjadi di tiga daerah itu,’’ paparnya

Dia mencontohkan, perolehan suara DPRD provinsi di kabupaten Buru, sebanyak 27 ribu, tidak sebanding dengan suara DPR RI. “Bayangkan suara Caleg Provinsi 27 ribu, tapisuara DPR RI 8 ribu. Ini bukti mesin partai tidak kerja untuk DPR RI,’’kesalnya.

Tak hanya itu, dia mengaku, suara Golkar anjlok disejumlah kabupaten/kota, termasuk provinsi. Akibatnya, kursi golkar berkurang. “Untung Buru kita dapat dua kursi untuk provinsi. Sementara di SBB dan SBT kursi Golkar hilang. Jadi memang kursi Golkar di provinsi tetap 6 kursi,’’sebutnya.

Sementara itu, lanjut dia, kursi Golkar di Maluku Tenggara, Pileg kali ini tidak ada kursi. “Malra hilang tidak ada sama sekali. Malteng, dari lima kali ini kita dapat 4 kursi. SBT dari 4 jadi 3 kursi. Untuk SBT kami tiga kursi sama dengan PKS, tapi beda akumulasi suara kami kalah. PKS menang sehingga jabat pimpinan dewan. Kota Ambon, tetap 4 kursi tapi suara kami lebih dari PDIP. Bursel dari 1 naik 3 kursi. Buru kami 10 jadi 8 kursi. Kota Tual, 5 turun 2. KKT (kabupaten kepulauan Tanimbar) tetap 3 kursi,MBD tetap 3 kursi,’’paparnya.

Soal pernyataan ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy kalau dirinya tidak mau disalahkan kalau kursi DPR hilang, Tuarita menegaskan, basis masyarakat di DPD II, Kota Ambon, suara Golkar untuk DPR RI kalah dari PDIP, Gerindra dan NasDem. Padahal, Walikota orang Golkar, tegasnya.

Target DPP Golkar nasional, lanjut dia, menang Pilkada, Pileg dan Pilpres. ‘’Pileg gagal total. Pilkada berhasil pertahankan presentase. Tapi, Pilgub kalah total di Kota Ambon dan Buru. Dua daerah ini kita drop. Padahal, Pilkada kita maksimal menangkan mereka,’’tuturnya.

Kendati begitu, dia menyoroti komposisi caleg di semua jenjang termasuk DPR RI yang menjadi penyebab perolehan kursi Golkar jeblok.’’ Komposisi caleg yang tidak populer untuk masyarakat Maluku. Tidak ada survei internal bagi pimpinan DPD I dan DPD II,’’sebutnya.

Para kader kemudian diminta agar tidak menyalahkan satu sama yang lain. ‘’Mari kita tidak saling menyalahkan. Emosional wajar. Rahakbauw komentar benar. Dia ketua tim pemenangan Pilwakot. Itu pada protapnya. Dia Ketua Organisasi DPD Golkar Maluku. Jadi evaluasi menyeluruh pasca Pileg. Itu yang dikatakan Rahakbauw. Evaluasi dimulai kepala daerah,’’ingatnya.

Tak hanya itu, ketika disinggung ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff luput dari evaluasi, dia menambahkan. “Said Assagaff juga bertangungjawab. Selaku ketua DPD Golkar Maluku. Kesalahan banyak variabelnya,’’pungkasnya. (KTM)