KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Rencana pembentukan “Kabinet Baru” atau perombakan birokrasi di tubuh Pemprov Maluku, yang diwacanakan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dimulai dengan pembetukan Tim Uji Kompetensi, yang saat ini tengah bekerja.
Dr. Ir. La Ega, ditapuk sebagai Ketua Tim Uji Kompetensi (Job Fit). Kepada wartawan, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, kemarin, La Ega mengatakan, uji kompetensi yang dilakukan Timnya merupakan bagian dari tahapan wacana perombakan birokrasi yang digaungkan Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Ega, sapaan akrab La Ega, mengatakan, sedikitnya, ada 37 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP), di Lingkup Pemprov Maluku, baru saja diuji tahapan pertama pihaknya. “Perombakan birokrasi untuk menetapkan mereka pada porsi yang paling tepat sehingga kinerja mereka dalam dinas yang bersangkutan sudah tentu akan meningkat,”jelasnya.
Ega mengatakan, Tim Uji Kompetensi terdiri dari perwakilan akademis dan tokoh masyarakat. Dia sendiri ditunjuk sebagai Ketua beranggotakan Hendrik Samson akademisi Unpatti dan tiga tokoh masing-masing Imam Masjid Raya Al-Fatah H. RR. Hasanusi, Rahman Soumena dan John Ruhulesin.
“Tim Penguji Independen dari perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Jadi kami ada lima orang, dua dari perguruan tinggi dan tiga Tokoh Masyarakat,”ungkapnya.
Tahapan uji kompetensi tengah berjalan diikuti 37 PPTP Lingkup Pemprov Maluku. Tahapan Uji Kompetensi berupa wawancara, yang berlangsung satu hari, Kamis, kemarin, kata dia. “Tahapan wawancara menjadi awal uji kompetensi. Dari wawancara ini kita bisa melihat program dan pikiran mereka dalam rangka mengimplementasi visi misi gubernur,” terangnya.
Selanjutnya, sambung dia, Apakah pimpinan-pimpinan OPD ini memiliki pemahaman visi misi kemudian dijabarkan kepada tingkat yang lebih dalam renstra SKP dan bagaimana menyusun dokumen RKPD.
“Dengan visi misi gubernur terkait percepatan penanggulangan kemiskinan bagaimana meningkatkan perlindungan sosial dan kegiatan meningkatkan aksebeilitas daerah bisa diimplementasikan oleh kepala-kepala OPD yang diuji ini,”jelasnya.
Menyoal pertanyaan apa saja yang ditanyakan dan uji kompetensi itu? Ditanya demikian, Ketua Pusat Studi Desa Unpatti yang juga Staf Ahli Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kementerian Sosial RI ini megatakan, sudah tentu pertanyaan yang berkaitan dengan visi misi Gubernur.
“Bagaimana mereka turunkan pada level yang paling rendah yaitu kegiatan dan program. Dan yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa memainkan instrumen APBD untuk menjawab kegiatan dan program diimplementasikan ditingkat lapangan,”sambungnya.
Apalagi, kata dia, Gubernur Maluku, Murad Ismail berharap masa bakti ini ada percepatan-percepatan yang dilakukan pimpinan OPD terkait penanggulangan kemiskinan, meningkatkan perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi.
“Gubernur inginkan dapatkan pimpinan-pimpinan OPD yang punya kapasitas dalam rangka menterjemahkan RPJMD Gubernur yang ada saat ini,”terangnya. Apalagi Maluku, sambung dia, dalam hal indikator pembangunan masih berada pada posisi empat terbawah.
