KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae mengaku kesal melihat bupati/walikota di Maluku yang sering mengikuti show atau menghadiri satu undangan hanya untuk menerima penghargaan di luar daerah.

“Tak ada guna dapat penghargaan ini itu. Lebih baik pemimpin melihat ke masyarakat, jangan hanya mau memandang ke atas yang punya kekuasaan dan jabatan. Ingat, konflik wilayah kerap terjadi akibat perhatian pemerintah ke masyarakat minim,” tegas Huwae kepada Kabar Timur di Ambon, kemarin.

Menurutnya, perselisihan antar kampung seperti yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), lagi-lagi karena kemiskinan yang masih mendera. Pemerintah SBB belum mampu mewujudkan pembangunan baik itu soal infrastruktur, lapangan kerja maupun akses yang luas.

“Jika Pemerintah lebih fokus ke atas, bagaimana pemerintah bisa tahu kebutuhan masyarakat di bawah. Ini akan membahayakan daerah itu sendiri. Sebab wilayahnya akan mudah terjadi perselisihan,” paparnya

Politisi PDIP itu menyatakan, bukan saja di Kabupaten SBB, untuk 11 kabupaten/kota di Maluku, jika pemerintah daerahnya membuka akses misalnya akses peluang usaha dengan baik, maka masyarakatnya akan disibukan dengan urusan usaha yang digelutinya.

Tapi, ketika perhatian itu minim waktu akan terbuang percuma karena banyaknya pengangguran. Itulah menjadikan masyarakat mudah mengarah ke kekerasan.

“Kalau pemerintah peduli membuka akses yang luas berkaitan soal peluang usaha tidak mungkin ada konflik. Mengapa? karena masyarakat sudah disibukan mengembangkan dan memajukan usaha mereka. Waktu mereka tidak terbuang percuma,” tandasnya.

Ketua DPD PDIP Maluku itu berharap, bupati/walikota se-Maluku bersama-sama mendukung program Pemprov Maluku terutama soal menuntaskan kemiskinan. “Kurangi agenda ke luar daerah. Bupati/walikota harus mendukung visi misi Gubernur Maluku Murad Ismail menuntaskan kemiskinan. Ini penting karena kemiskinan ini yang membuat kita saling berselisih,” kata Huwae. (MG3)