KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan ferry Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sudah selesai sejak 2015 lalu. Namun, sampai detik ini, pelabuhan penghubung antar pulau-pulau itu belum juga difungsikan. Pemerintah SBT pun belum meresmikan pelabuhan tersebut.

Kepada Kabar Timur di Ambon, Kamis (9/5), anggota Komisi C DPRD Maluku, Ridwan Elis mengaku prihatin kondisi pelabuhan tersebut. Bukan saja pagar dilokasi pelabuhan yang roboh, kaca pintu muapun jendela juga pecah. Tidak ada perawatan berarti di lokasi pelabuhan itu.

"Pelabuhan ini sudah selesai dibangun sejak 2015 lalu. Tapi kok aneh, pemerintah SBT belum meresmikan pelabuhan ini. Belum ada aktivitas sama sekali. Makanya sarana-prasarana pendukung dilokasi pelabuhan, banyak yang sudah rusak," kata Ellis

Dia mengatakan, penyebab belum diresmikannya pelabuhan tersebut, karena pihak Pemkab SBT maupun Pemprov yakni Dinas Perhubungan belum menempatkan jumlah armada kapal yang akan berlayar antar sejumlah pulau di Kabupaten SBT, belum direkrutnya pegawai pelabuhan dan pemenuhan fasilitas pelabuhan.

"Sebagai perwakilan SBT di DPRD Provinsi, saya inginkan segala kebutuhan masyarakat terlayani. Salah satu kebutuhannya akses transportasi darat, laut dan udara. Apalagi kawasan geografis SBT, meliputi kepulauan. Bila tak diperhatikan, kan kacau,"tandasnya

Bukan itu saja, kata Elis, di SBT sendiri ada lima pelabuhan yang belum difungsikan dengan baik, diantaranya pelabuhan penyeberangan Geser, pelabuhan penyeberangan Kota Siri pelabuhan Gorom, pelabuhan Kesui, pelabuhan Teor dan ditambah pelabuhan Air Nanang.

Terbengkalainya fasilitas penghubung ini, lanjut dia, merupakan tantangan bagi visi-misi Gubernur Maluku Murad Ismail dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku. Tentunya, salah satu pengentasan tersebut dengan dihubungkan akses transportasi antar daerah dan pulau, termasuk daerah kepulauan Kabupaten SBT.

"Hanya saja, jangankan antar pulau, akses darat saja belum beres-beres. Tapi semoga pak Murad bisa lakukan itu sesuai visi-misinya," katanya.

Menurut dia, belum teraksesnya jalur perhubungan, justeru berdampak pada rendahnya tingkat ekonomi di kalangan masyarakat perkampungan. Jual beli di kalangan ini, masih didominasi sistem kekeluargaan.

Akibatnya berpengaruh pada harga barang. Olehnya itu, hasil alam masyarakat perkampungan harus dijual keluar ke daerah lain. Penjualan inipun harus menggunakan akses transportasi.

Politis asal PKS itu berharap, Gubernur Maluku Murad Ismail bisa mengambil langkah tegas dalam menindak semua OPD agar bekerja maksimal. OPD harus memiliki program agar tingkat kemiskinan bisa diminimalisir.

"Karena OPD kan tahu variabelnya seperti apa dan sinkronisasi antar OPD harus dilakukan. Jika tidak, maka Maluku tidak akan bisa keluar dari momok kemiskinan,"pungkas Eliis (Mg3)