KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemilu serentak tinggal dua pekan. Namun minimnya anggaran masih menjadi persoalan di Maluku.

KPU di beberapa daerah mengaku kesulitan menjalankan tahapan pemilu dengan anggaran yang minim. Kondisi ini bisa saja berdampak pada buruknya proses pemilu 2019 di Maluku.

Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans mengatakan, untuk menjaga pemilu 17 April 2019 tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan, DPRD akan mengkoordinasikan masalah ini dengan seluruh kepala daerah di Maluku.

“Kita akan dorong pemerintah daerah untuk menyiapkan atau menambah anggaran pemilu ke KPUD masing-masing. Hal ini kami anggap penting sehingga Pemilu di Maluku bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Koordinasi dalam bentuk rapat dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membicarakan anggaran pemilu, mestinya ingin dilakukan secepatnya. Hanya saja, mengingat DPRD Maluku masih melangsungkan agenda pengawasan, waktunya akan disesuaikan. “Kita sesuaikan dengan agenda yang ada. DPRD Maluku masih melakukan pengawasan di daerah-daerah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Komisi A akan mengundang KPU dan Bawaslu Maluku membahas masalah yang ditemuai di sejumlah daerah. “Menjelang pemilu ini, kami awasi semua pelaksanaannya di daerah. Masalah yang paling banyak kita temui hanyalah soal kecilnya anggaran. Kami akan undang KPU dan Bawaslu membicarakan ini lebih jauh lagi,” kata dia.

Dia berharap, Pemda bisa menerima usulan DPRD Maluku yang mendorong penambahan anggaran pemilu. “Semoga bisa didorong dan pelanksanaan pemilu di Maluku berjalan lancar, aman, bersih, damai dan berkualitas,” pungkas Frans. (MG3)