Sekilas Info

BPJS Kesehatan, Bayi 28 Hari Wajib Ikut

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kesadaran pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengikutsertakan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dinilai masih rendah. Namun terdapat 4 pemerintah kabupaten/kota di Maluku yang dinilai punya perhatian terhadap itu.

“Kecuali empat bupati/walikota ini mereka konsern sekali terhadap kesehatan rakyatnya supaya dapat dijamin dengan JKN-KIS. Yaitu, Kabupaten MBD, MTB, Aru dan Kota Tual,” ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ambon Afliana Latumakulita, kepada Kabar Timur usai pembukaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, JKN-KIS dan Vendor Gathering dengan sejumlah badan usaha, berlangsung di Hotel Pasific, Jumat (29/3).

Dalam sosialisasi tersebut, Afliana memperkenalkan adanya program baru dari BPJS Kesehatan. Yakni, JKN-KIS yang sesuai Perpres No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bayi yang baru lahir dari peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. “Itu pasal 16 ayat (1). Sedang ayat (2) bunyinya, peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” urai Afliana.

Menurutnya, kesehatan seseorang, baik bayi, anak-anak, maupun orang dewasa besaran biaya perawatan dan pengobatannya bersifat unpredictable atau tidak dapat diprediksi. “Kita tidak bisa memastikan, kalau kita sakit ini atau itu, biayanya berapa besar. Nah biaya-biaya itu lah yang nanti kita bebankan kepada negara via BPJS Kesehatan ini,” terangnya.

Karena itu, dia memuji kepala daerah yang konsern atau punya perhatian terhadap rakyatnya dalam hal biaya berobat, yang kerap masih mahal. Kabupaten MBD, sebut Afliana yang pertama “memproklamirkan” data-data. Sampai nama-nama badan usaha yang ada di daerah itu diberikan untuk kepentingan jaminan kesehatan ini.

Kepada Kabar Timur, di sela-sela sosialisasi Afliana Latumakulita menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut, untuk menyatukan persepsi antara pihaknya dengan para peserta sosialisasi. Dikatakan, JKN-KIS memiliki tiga fungsi. Pertama, proteksi atau mencegah resiko biaya tinggi perawatan dan pengobatan tidak mampu dipenuhi masyarakat. Dengan menjadi perserta JKN-KIS, biaya besar sekali pun akan menjadi tanggungan pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Kedua, fungsi shering, yakni dengan menjadi peserta jaminan kesehatan ini, masyarakat telah ikut membiyai orang lain yang sedang membutuhkan biaya.

“Kita bantu orang lain yang sedang sakit dengan collect (mengumpulkan) dana-dana ini dari peserta yang lain. Disitu lah kepedulian sosial kita tersalurkan melalui JKN-KIS,” katanya.

Dan yang ketiga, lanjut dia, adalah compliance atau kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Menurut dia, aturan Pepres dan lainnya, telah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program jaminan kesehatan ini dan membayar iuran. Orang asing saja, sebut dia, setelah tinggal 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS.

Sementara itu, pembicara di sosialisasi ini Natasha Nussy menjelaskan, peserta JKN-KIS mencakup dua katagori yakni, peserta yang diupah (digaji) semisal ASN, atau pegawai swasta, buruh dan lainnya. Sementara peserta non upahan, semisal pensiunan, ibu rumah tangga, maupun anak-anak dalam sebuah keluarga.

Ditambahkan, kemudahan yang dihadirkan oleh JKN-KIS adalah, adanya aplikasi yang dapat didonlod melalui hape android, mulai dari registrasi perserta hingga pembayaran iuran. “Melalui aplikasi ini bisa dicek tagihan bulan berjalan, sampai bagaimana pembayaran iurannya, ada semua, termasuk kita bisa memilih dokter siapa, maupun fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas dan rumah sakit,” papar Natasha. (KTA)

Penulis:

Baca Juga