Sekilas Info

Soal PNS Eks Napi Koruptor

Empat Sudah Dipecat, Lima Dalam Proses

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Empat Daerah sudah lakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), PNS eks Napi Korupsi dan enam daerah lainnya, masih dalam proses.

Empat daerah yang telah melakukan eksekusi terhadap ASN atau PNS eks Koruptor tercatat tiga Kabupaten dan satu kota. Ketiga Kabupaten itu, masing-masing: Kabupaten Kep. Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual.

Bupati Kep. Tanimbar, Bupati Petrus Fatlolon mengaku, ada 6-7 PNS eks Napi Koruptor yang dipecat alias PTDH. “Ada enam sampai tujuh orang yang sudah diproses dan dipecat oleh saya. Saya tidak hafal dan ingat nama-nama mereka,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK, Rabu, kemarin.

Menurutnya, pemecatan ini atau istilahnya PTDH ini, dilakukan menindaklanjuti instruksi dari Menteri dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. “Ini kita jalankan perintah instruksi tiga Menteri,” tandas Petrus.

Terpisah Walikota Tual, Adam Rahayaan mengaku, di Kota Tual sudah lima ASN yang siap di PTDH, karena sudah menjalani hukuman dan memiliki keputusan inkrah. “Kelima ASN tersebut, Azis Fidmatan, Ade, Munsrevan, Akip Hunubun, Dilan Tamher, Rudi Abdul dan Gani Tamher siap dipecat,”ucapnya.

Bupati Buru, Ramli Umasugi menyetakan, setidaknya ada sembilan PNS eks napi koruptor yang sudah diproses untuk PTDH sejak minggu kemarin. “Sudah diproses, Ada sembilan ASN yang akan dipecat. Sejak, pekan, kemarin, mereka sudah kita proses yang selanjutnya akan dipecat,” katanya.

Ramly Umasugi, menolak untuk merinci lengkap siapa ke-sembilan anak buahnya yang akan dipecat itu. “Sudah diproses pemecatan ada sembilan orang. Jangan bilang inisial lagi. Yang pasti sudah diproses untuk dipecat,” ungkapnya sambil meninggalkan wartawan.
Di Kabupaten Seram Bagian Barat, kata Sekretaris Daerah (Sekda), Mansyur Tuarea, sudah memproses nama-nama ASN eks korup dan sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya akan diberhentikan. “Saya lupa bawa datanya, kita sudah serahkan bisa cek di Sekda Maluku Hamin Bin Thahir,” katanya.

Sedangkan, lima daerah yang terdari lima kabupaten dan satu kota, yakni Kota Ambon, proses pemecatan pejabat eks koruptor dalam proses. Diantara, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang terdapat banyak pejabatnya eks koruptor yang hingga kini masih “dipakai” menjabat kepala-kepala OPD.

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Kep. Aru, dan Kabupaten Bursel. Para Kepala Daerah atau Bupati mengaku, proses PTHD atau pecat, PNS atau ASN eks Koruptor masih dalam proses pihaknya.

Sedangkan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Maluku Tengah masih dalam proses.

Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Mukti Keliobas dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyampaikan pernyataan yang sama. Ketiganya mengaku, sampai saat ini masih memproses pemecatan PNS Eks Napi Koruptor, karena batas akhirnya sampai 30 April 2019.

Untuk Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), kata Bupati Muhamad Taher Hanubun, tidak ada ASN yang termasuk dalam kategori eks napi koruptor. “Di Maluku Tenggara tidak ada, kalau ada kita akan laksanakan, tidak boleh bantah dan melawan. Jadi kalau ASN dibuat pelanggaran dikembalikan pada aturan yang berlaku,”tandasnya.

Sekedar Tahu, Edaran, Menpan-RB, Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PANRB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 13 September 2018, PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai ASN.

Pelaksanaan Surat Edaran tersebut dilaksanakan paling lambat 30 April 2019. Dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BKN dengan tembusan kepada Mendagri dan Men PANRB.

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, akan dijatuhi sanksi administratif. Berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga