KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Keberadaan 123 guru kontrak jenjang PAUD, TK, SD dan SMP di Pemerintah Kota Ambon mendapat penolakan. Pengalihan ratusan guru kontrak dari Pemerintah Provinsi tidak diketahui Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.
Sejak dialihkan, gaji guru kontrak belum dibayarkan Pemerintah Kota Ambon terhitung Januari-Maret 2019. Kondisi itu berbeda saat masih ditangani Pemerintah Provinsi Maluku, gaji mereka lancar dibayar.
Sebelumnya, gaji guru kontrak memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku. Namun mulai tahun 2019 tanggungjawab itu diserahkan ke kabupaten/kota.
Walikota saat dikonfirmasi keberadaan 123 pegawai kontrak di lingkup Pemkot Ambon terlihat kesal. Dia mengaku, sejak awal tidak mengetahui pengalihan 123 guru kontrak dari Pemprov ke Pemkot Ambon.
“Saya tidak pernah tahu pegawai kontrak. Saya tidak pernah tanda tangan MoU itu. Pegawai kontrak itu, diangkat provinsi,” geram Louhenapessy saat diwawancarai awak media di salah satu mall di Kota Ambon, Selasa (26/3).
Karena alasan itu, Louhenapessy menegaskan, hak-hak 123 guru kontrak ini bukan merupakan tanggung jawab Pemkot. “Siapa yang tanda tangan (MoU). Pemkot mau perhatikan bagaimana saya tidak tahu, gaji mau dibayar dari mana (anggarannya),” kesal Louhenapessy.
Dia mengaku mengetahui kabar keberadaan 123 pegawai kontrak ini dari pemberitaan media. Berhembus kabar, staf pada Dinas Pendidikan Kota Ambon meneken MoU, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dirinya.
“Saya akan periksa pegawai Dinas Pendidikan yang tanda tangan. Dia punya kewenangan apa untuk buat MoU. Saya akan bentuk tim cari tahu itu. Kalau mereka (123 guru kontrak) lakukan aksi mogok tidak apa-apa, kita juga punya banyak tenaga kontrak,” tegas orang nomor satu di kota Ambon Manise ini.
Sebagaimana diketahui, 123 guru kontrak yang dialihkan ke Pemkot Ambon terdiri dari guru PAUD sebanyak 11 orang, TK 20 orang, SD 54 orang, SMP 20 orang, Madrasah Ibtidaiyah 6 orang, dan Madrasah Tsanawiyah 15 orang. (MG2)
