Sekilas Info

KPK Curigai Pinjaman Siong ke Masikamba

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan tiga saksi wajib pajak yang pernah “diolah” oleh eks Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba, salah satunya bos PT Dharma Indah, Jhony de Queljoe alias Siong. Namun di persidangan, KPK curiga terhadap uang pinjaman Siong ke Masikamba.

Tiga saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK di Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa, kemarin, selain Siong, juga bos CV Bob Motor Bob Tanisal dan bos CV Aneka Motor Oei Wiradinata. Ketiganya, di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Pasti Tarigan, mengaku uang ke Masikamba adalah pinjaman.

Namun majelis hakim maupun JPU KPK, ingin membuktikan kalau di balik duit pinjaman Masikamba ini, ada unsur paksaan. Faktanya, ketiga saksi sama-sama mengaku, takut urusan pajak mereka dibikin ribet oleh pihak kantor KPP Pratama Ambon. Mereka menyatakan Masikamba dengan kewenangannya adalah “penguasa pajak” di Maluku, sehingga patut dijaga hubungan baik mereka dengan Masikamba. Itu lah sebabnya, ketika Masikamba meminta bantu duit, mereka bertiga terpaksa memenuhi keinginan Masikamba.

Bob Tanisal dan Oei Winardi Jefry mengaku pinjaman itu dari uang pribadi, masing-masing Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Sementara Siong, uang ke Masikamba diambil dari kas setoran perusahaan, sebesar Rp 50 juta.

Tapi KPK curiga terhadap Siong. Pasalnya pengakuan Komisaris PT Dharma Indah ini, tidak sesuai hasil penyidikan komisi antikorupsi ini terhadap kas perusahaan tersebut, dimana tidak tercatat adanya uang pengembalian sebesar itu dari Masikamba.

Demikian pula melalui transaksi eletkronik yang dilacak komisi anti rasuah itu, tidak ditemukan transfer sebesar Rp 50 juta ke rekening perusahaan PT Dharma Indah. Ternyata, di persidangan kemarin, Siong ngaku, Masikamba telah mengembalikan pinjaman tersebut secara tunai.

Namun kecurigaan kedua JPU KPK Abdul Basir dan rekannya M Takdir Suhan tidak terhenti. Ini terlihat dari cercaran pertanyaan mereka terhadap Siong untuk mengorek alasannya memberi pinjaman sebanyak 2 kali untuk Masikamba, yaitu Rp 50 juta dan Rp 10 juta.

Awalnya, Siong mengaku itu uang derma karena orangtua Masikamba sakit keras di Bau-Bau, Kabupaten Buton, Sultra, yakni soal pinjaman yang Rp 10 juta. Tapi ketika kedua JPU menyatakan “pinjaman” itu terjadi setelah dia ditekan Masikamba dengan dalih saat Tax Amnesty atau pengampunan pajak, dari omset Rp 500 miliar, Siong hanya menyetor pajak Rp 10 miliar, Siong tak menepis.

Tapi JPU Abdul Basir juga bertanya kenapa saat Masikamba minta bantu Rp 50 juta dirinya keberatan? Siong beralasan dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk diberikan, karena, baru kehilangan orang tua sedang harta gono-gini keluarga saat itu belum dibagikan termasuk kepada dirinya. Kecuali uang perusahaan.

“Jadi ini saya pinjamkan uang perusahaan, kalo mau, dia (Masikamba) jawab, oke lah,” tutur Siong menjawab pertanyaan JPU soal pinjaman Masikamba tersebut.

Uang lalu ditransfer ke nomor rekening Muhammad Said oleh dua stafnya, Ibu Emil dan Ibu Theresia pada 23 Februari 2018. Tapi menurut Abdul Basir, saat itu Masikamba mengatakan kepada Siong, kalau dia hanya minta bantu, tapi Siong mengaku ke Masikamba bahwa itu pinjaman, harus dikembalikan karena diambil dari setoran kas perusahaan.

Anehnya, Siong mengaku uang tersebut telah dikembalikan oleh Masikamba secara tunai. Menurut JPU Abdul Basir, mungkin karena dikembalikan secara tunai, penyidik KPK tidak menemukan adanya transaksi eletronik senilai Rp 50 juta dari Masikamba ke Siong. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa pengembalian tunai pinjaman Masikamba itu tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan Siong.

Pertanyaan berikut, darimana Masikamba dapatkan uang sebesar Rp 50 juta untuk dikembalikan ke Siong itu. “Makanya kita curiga, bukan hanya uang itu darimana Masikamba dapatkan, tapi juga apakah benar-benar uangnya dikembalikan atau tidak? Kalau tidak ya silahkan disimpulkan sendiri,” ujar JPU KPK Abdul Basir kepada Kabar Timur usai persidangan.

Abdul Basir menambahkan, fakta persidangan bukan saja untuk membuktikan peran para terdakwa suap dan gratifikasi dalam perkara ini, tapi juga sebagai bahan kajian bagi KPK. “Intinya fakta persidangan akan menjadi semacam ajustmen, bagi penyidik untuk melakukan pengembangan. Terhadap peran pihak lain, semacam itu lah,” kata Abdul Basir. (KTA)

Penulis:

Baca Juga