Sekilas Info

Anggaran Pemilu Kecil, KPU Harus “Berontak”

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kecilnya anggaran yang dialokasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada KPUD kabupaten/kota di Maluku membuat geram wakil rakyat. Komisioner KPU Maluku periode 2019-2024 yang baru saja dilantik diminta mendesak KPU RI menambah anggaran untuk pemilu serentak 17 April 2019.

“KPU Maluku yang baru saja dilantik harus berani bicara atau berontak di KPU RI. Sebab, jika tidak ada penambahan anggaran untuk pemilu di Maluku, maka Pilpres maupun Pileg di Maluku dipastikan tidak berkualitas,” kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans kepada awak media di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (26/3).

Menurutnya, hasil pengawasan DPRD Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, KPUD setempat mengeluhkan kesiapan pemilu serentak. KPUD Malra maupun Kota Tual melaporkan pembiayaan yang dialokasikan KPU RI lewat APBN sangat kecil. Hal serupa kemungkinan besar dialami seluruh kabupaten/kota di Maluku.

Jumlah anggaran yang dialokasikan KPU Maluku melalui APBD Maluku berbeda pada Pemilihan Gubernur Maluku 2018. Perbedaannya sekitar 30 hingga 40 persen. Hal inilah yang kemudian menyulitkan KPU dalam pendistribusian surat suara.

“Contoh di KPUD Malra. Pada pelaksanaan Pilgub Maluku 2018, anggaran yang dialokasikan lewat APBD Maluku untuk mensukseskan pesta rakyat itu sekitar Rp 30 miliar. Sementara untuk pemilu yang gawenya lebih besar di republik ini, hanya Rp 17 miliar. Padahal, alokasi anggarannya langsung dari APBN,” kritik dia.

Dari anggaran yang terbilang kecil ini, lanjut Frans, sebagian besar masyarakat di Tual maupun Malra keberatan dipekerjakan untuk melipat atau sortir surat suara pemilu. Alasannya, upah dari hasil pelipatan surat suara sangat kecil. Per lembar hanya dibayar Rp 80 . Berbeda dengan pelipatan surat suara pilgub Maluku 2018 upah yang diberikan Rp 200.

Anggaran yang kecil itu juga menyulitkan KPUD Malra dan Kota Tual mendistribusikan surat suara hingga ke tingkat desa. Menurutnya, jika masalah tidak menjadi perhatian serius KPU Maluku, maka sebagian besar masyarakat Maluku akan kehilangan hak suaranya di pemilu 2019.

“KPU Maluku harus laporkan masalah ini ke Plh Gubernur Maluku. Plh melaporkan ke Mendagri untuk membahas hal ini. Upayakan harus ada penambahan anggaran untuk sukseskan Pemilu serentak 2019 di Maluku,” tegas dia.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan DPRD Maluku. Soal besaran anggaran Wahyu mengarahkan wartawan tanyakan ke KPU Maluku atau kabupaten/kota. Sebab anggaran pemilu dikucurkan langsung lewat APBN untuk kabupaten/kota. “Silahkan saja konfirmasikan masalah itu ke KPU Maluku atau kabupaten/kota terkait,” kata Wahyu dihubungi Kabar Timur, kemarin.

ANGGARAN PEMILU NAIK

Sementara itu, anggaran Pemilu tahun 2019 ini mengalami kenaikan hingga 61 persen dibanding anggaran pemilu pada 2014 lalu. Pemerintah mencatat, Pemilu 2019 menyedot anggaran hingga Rp 25,59 triliun untuk menutup seluruh kebutuhan pemilihan presiden (Pilpres) dan legislatif (Pileg) serentak pada 17 April 2019 nanti. Sebagai gambaran, pemilu tahun 2014 lalu membutuhkan anggaran Rp 15,62 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, merinci bahwa alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 tercatat sekitar Rp 465,71 miliar. Kemudian pada 2018, alokasi anggaran mencapai Rp 9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kata Askolani, pemerintah sudah menganggarkan sampai Rp 15,79 triliun.

“Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 triliun,” Askolani, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (26/3).

Askolani menjelaskan bahwa alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 25,6 triliun, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp 4,85 triliun, naik dibanding 2014 sebesar Rp 3,67 triliun.

Selain itu, anggaran keamanan pada pemilu 2019 ini dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun, juga mengalami kenaikan dibanding 2014 sebesar Rp 1,7 triliun. Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp 1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp 3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Askolani menyampaikan terdapat dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah. “KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu ya, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota,” kata Askolani.

Hal ini selanjutnya berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS. “Inilah yang menyebabkan biaya bertambah. Karena memang penyelenggaranya dan lembaganya juga bertambah,” ungkap Askolani.

Sementara sebab kedua, adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri. “Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya. (ROL)

Penulis:

Baca Juga