KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Tim pemenang, pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maaruf Amin, Murad Ismail menjamin Maluku salah satu titik capres-cawapres nomor urut 01 melakukan kampanye Akbar.

Pernyataan itu disampaikan Murad menjawab wartawan, di Hotel Pasific Kota Ambon, Senin (25/3), tadi malam. Dia mengaku, pihaknya telah berikan usulan jadwal kampanye Jokowi –Amin salah satu titik di Maluku.

“Kami sudah mengundang pak Jokowi kampanye akbar di Maluku. Pokoknya jika telah ditentukan jadwal kedatangan Jokowi, kampanye disini, kami akan selalu siap,” tegasnya. Selanjutnya, menurut dia, dengan adanya saran untuk Jokowi kampanye di Maluku, dirinya menjamin Capres petahana akan datang. “Insya Allah, beliau akan tiba disini untuk kampanye,” kata Murad.

Murad mengaku, dirinya telah melakukan pertemuan bersama Jokowi. Dalam pertemuan itu, membicarakan sesuatu yang positif didapatkan Maluku, ketika Presiden Indonesia Periode 2014-2019 itu memimpin kedua kalinya.

“Jadi jauh-jauh hari, setelah saya terpilih di Pilkada Maluku 2018 lalu, saya sudah bicara bersama Pak Jokowi, dan beliau mengatakan jika terpilih memimpin NKRI kedua kalinya, Maluku akan diberikan jabatan Menteri,”jelasnya.

Bahkan, sambungnya, Jokowi sendiri yang telah memerintahkan dirinya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk dijadikan sebagai menteri. “Pak Jokowi sudah bilang, Pak Murad silahkan tunjuk siapa yang mau dijadikan menteri dari Maluku,” jelasnya.

Murad menegaskan, Jokowi akan menang di Maluku, 70 persen. “Kalau pertama saya bilang Jokowi-Amin menang 70 Persen, kali ini saya pastikan mereka bisa menang 75 persen,” tegasnya.

Klaim-klaim kemenangan tersebut, sambungnya, bukan tanpa dasar dan landasan yang jelas melainkan dirinya melihat dari segi politik yang dipertimbangkan matang. Diantaranya, 10 kepala daerah di Maluku merupakan kader dari partai pengusung Capres nomor 01.

“Di Maluku ini, hanya satu saja kepala daerah yang bukan berasal dari partai pengusung Jokowi. Untuk itu, saya berani jamin dan saya pastikan Jokowi-Amin menang telak di Maluku,” paparnya.

Bahkan sambungnya, Rabu (27/3) besok, dirinya siap turun gunung dalam proses konsolidasi politik menangkan Jokowi-Amin di Maluku. “Saya sudah siap turun Gunung kerja, rencananya Rabu sudah star ke-11 Kabupaten/kota,” terangnya.

Kedatangannya di 11 Kabupaten/kota di Maluku, untuk bertemu seluruh kepala daerah yang menjadi kader partai pengusung Jokowi-Amin, guna memastikan dukungan para Bupati/walikota tersebut.

“MI siap turun gunung bertemu mereka untuk saya pastikan dukungan itu harus penuh dan jangan setengah-setengah. Alhamdulillah sejauh ini dari hasil komunikasi semua masih solid,” paparnya.

Menyoal hasil survei yang mengatakan Jokowi-Amin akan kalah di Maluku, dalam Pilpres 17 April 2019 mendatang, Gubernur Maluku terpilih ini menegaskan, hasil survei tidak memiliki kejelasan alias tidak benar.

“Saya tidak tahu itu hasil survei dari mana, tapi saat saya survei ternyata elektabilitas Jokowi di Maluku, masih kuat. Dan untuk diketahui, seluruh relawan saya masih tetap setia dan bekerja dengan saya,” tegasnya.

Para relawan BAILEO sambungnya, tidak pernah memiliki rasa kecewaan lantaran dirinya tidak dilantik sebagai gubernur Maluku 11 Maret 2019 lalu. “Yang bilang semua relawan saya itu sudah kabur, itu tidak benar. Saya tanya mereka. Mereka jawab mereka masih setia dan solid dalam barisan walaupun pelantikan saya ditunda. Intinya saya tegaskan, saya tetap dilantik jadi jangan khawatir,” terangnya.

WAJAR KECEWA

Sementara itu, tidak masuknya Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam daftar lokasi kampanye akbar Jokowi dianggap wajar. “Untuk menang Pemilu di Republik ini, poinnya tidak diukur dari bagaimana Capres yang bersangkutan mengunjungi daerah, tetapi bagaimana Capres harus menguasai suara,” kata Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Ampi Tulalessy kepada Kabar Timur, Senin (25/3).

Dikatakan, dengan sistem Pemilu yang harus menguasai suara terbanyak, pantas ketika Capres petahana lebih konsen di daerah dengan kantong suara terbanyak. Berbeda dengan Maluku yang hanya memiliki jumlah dibawah angka 2 juta suara pemilih.

“Kecuali kemenangan pemilu di lihat dari penguasaan daerah, di situ baru Maluku masuk. Tetapi ketika masih pada sistem suara terbanyak, capres akan lebih memilih wilayah dengan kantong suara besar,” tandasnya.

Soal anggapan Maluku tidak diperhitungkan Capres nomor urut 01 ini, menurut Tulalessy, sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Maluku kerap diperlakukan seperti anak tiri di republik ini. Tak salah satu anggota DPR RI dapil pernah berucap bahwas Maluku sengaja dimiskinkan oleh Jakarta (pemerintah pusat).

“Jangan kaget kalau Maluku tidak diperhatikan Jakarta. Hal ini sudah biasa kok. Pak Zeth Sahuburua (mantan wakil gubernur Maluku) yang menyebutkan Maluku dilupakan Indonesia,” paparnya.

Menurut dia, jika Maluku itu diperhitungkan pemerintah pusat, segala aspirasi masyarakat Maluku yang disampaikan mengenai tol laut, PI 10 persen Blok Masela, provinsi kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) secepatnya diwujudkan. Nyatanya, sampai saat ini belum ada kepastian menyangkut aspirasi tersebut.

Kemudian, terkait Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku yang hanya berkisar di angka Rp 3 triliun lebih. Nilai ini jauh berbeda dengan APBD yang diterima kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Tulalessy mengaku kecewa kinerja perwakilan Maluku yang duduk di Senayan, begitu juga DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Wakil rakyat yang diharapkan berjuang untuk rakyat tidak dapat berbuat banyak karena dijepit aturan sebagai petugas partai.

Mengapa demikian? Karena ketika menjadi petugas partai, maka tata tertib yang diatur oleh partai harus dituruti, bila melanggar garis kerja partai, konsekuensinya berujung fatal untuk petugas partai yang bersangkutan.

“Ini kan aturan konyol. Tapi begitulah, kreativitas anggota DPRD dijepit tatib, makanya perjuangan itu harus disesuaikan juga. Langgar garis kerja partai sangsinya bisa di PAW atau sebagianya yang merugikan petugas partai yang bersangkutan,” kata Ketua Yayasan Maluku Satu Darah ini. (MG3)