Sekilas Info

Gagal Redam Konflik, Anggaran MUI SBB Dipertanyakan

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Bentrok warga di Kabupaten SBB, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah itu dituding gagal melakukan perannya sebagai lembaga pengayom umat. Bukan saja itu, diduga anggaran daerah yang dikucurkan oleh Pemda setempat tidak jelas dalam pengelolaannya, sehingga diduga ada korupsi.

Berdasarkan bocoran yang dihimpun Kabar Timur, anggaran untuk MUI SBB lumayan besar tiap tahun. Untuk Tahun 2017 nilainya Rp 200 juta, sedang tahun 2018 kemarin, membengkak 2 kali lipat lebih senilai Rp 490 juta.

Dipasok biaya operasional lumayan besar, tidak berarti MUI efektif menjalankan peran. Sebut saja konflik dua negeri bertetangga Latu dan Hualoy beberapa waktu lalu, MUI SBB seolah tidak sadar dua negeri tersebut memiliki potensi konflik.

Faktanya masyarakat mengaku tidak pernah melihat orang-orang MUI turun lapangan meminimalisir potensi konflik di dua negeri tersebut. Ketua MUI Kabupaten SBB Moksen Attamimy dikonfirmasi soal tudingan masyarakat tersebut belum berhasil dihubungi. Moksen tak menjawab panggilan telepon beberapa kali.

Terkait tidak adanya kegiatan keumatan oleh MUI disampaikan tokoh masyarakat Negeri Hualoy, Jaid Lussy. Dia menyatakan MUI secara kasat mata tidak pernah terlihat turun lapangan melakukan pendekatan dengan masyarakat. “Seng pernah ada itu. Pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuda atau kegiatan semacam itu lah. Makanya kita pertanyakan, anggaran daerah di MUI selama ini digunakan untuk apa saja?,” kata tokoh masyarakat Negeri Hualoy, Jaid Lussy dikonfirmasi, Senin, kemarin.

Terpisah Kasubag Kegamaan Biro Kesra Pemkab SBB Masykur Hehanussa dikonfirmasi wartawan membenarkan, anggaran untuk MUI dialokasikan lewat kas Biro Kesra. “Untuk tahun 2017 beta lupa, kalau untuk tahun 2018 sebanyak Rp 400 juta begitu-begitu lah, pastinya beta liat data dulu. Tapi intinya laporan pertanggungjawaban sudah masuk di Dinas Keuangan,” aku Masykur.

Sekertaris MUI Kabupaten SBB Burhan Tubaka dikonfirmasi sejumlah wartawan mengaku pihaknya belum bisa turun melakukan pendekatan dengan masyarakat Negeri Latu dan Hualoy, karena alasan keamanan. “Masih tunggu proses coling down, Polisi juga masih lakukan penegakkan hukum dan memulihkan kambtibmas. Intinya koordinasi tetap jalan dengan Pemda, stakeholders tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana,” terang Burhan.

Ditanya soal anggaran yang selama ini dikucurkan oleh Pemkab SBB untuk operasional MUI, Tubaka menolak mengomentari. Dia mempersilahkan, informasi itu dikroscek langsung ke pihak Dinas Keuangan atau biro terkait di Pemkab SBB yang menangani MUI.

“Kalau soal anggaran, jang beta yang bicara, seng etis. Supaya jangan salah atau keliru dalam inforamasi baiknya sodara konfirmasi langsug ke Pemda,” tandasnya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga