Sekilas Info

Pesan Mendagri di HUT Damkar-Satpol PP

KABARTIMURNEWS.COM, PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan jajaran Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas di seluruh Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Mendagri juga menginstruksikan sejumlah point penting diantaranya untuk melakukan penguatan kapasitas aparatur, melakukan penguatan sarana prasarana (sarpras) sesuai fungsi masing-masing serta alokasi anggaran yang memadai bagi pencapaian target standar pelayanan minimal dengan tidak membebani aturan yang ada berkaitan dengan penyusunan RKPD maupun APBD.

Instruksi ini disampaikan Mendagri pada upacara HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-49 dan Linmas ke-57 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Edwin Pattikawa mengatakan, instruksi Mendagri khususnya persoalan anggaran menjadi harapan Damkar se-Indonesia termasuk Kota Ambon. Terlebih dikucurkan DAK bagi Damkar di tahun 202.
“Memang kita sangat mengharapkan DAK untuk Damkar itu kembali ada. Sempat ada dua tahun kalau, tapi hilang, dan tadi statement politik yang disampaikan Mendagri kami mengharapkan kalau bisa tahun 2020 DAK ini kembali dibuka,” tuturnya kepada awak media usai upacara.

Begitu besarnya harapan terhadap DAK kata Edwin, karena Damkar diwajibkan memberikan pelayanan dasar bagi setiap warga negara di seluruh Indonesia. Seyogyanya Pemerintah Pusat jangan membebani lagi daerah secara penuh, tetapi harus ada kolaborasi dengan anggaran dari pusat, yaitu stimulannya DAK.

“Kesejahteraan pegawai bisa dipenuhi dari APBD sedangkan APBN melalui DAK bisa mendukung sarprasnya. Supaya kita itu tidak terlalu beban sendiri karena UU regulasi kita yang terbaru harus dilakukan di seluruh daerah capaiannya 100 persen,” ujarnya.

Apalagi, biaya sarpras Damkar itu mahal. “Memang harganya mahal, mobil Damkar itu paling murah 1 miliar, kalau daerah-daerah harus dibebani, seperti Ambon contoh kita butuh delapan unit baru, kalau harus beli (melalui APBD). Itu berapa banyak keluar uang, belum lagi jumlah personilnya harus ditambah sesuai rasio jumlah pegawai dengan petugas pemadam. Itu satu banding 5000. Satu pegawai Damkar melayani 5000 masyarakat. Kalau tiga shif, 240 personil yang harus berjaga Kota Ambon setiap saat . Sekarang kita baru 70-80 orang termasuk administrasi. Yang dihitung itu pegawai yang jaga pos, kita masih jauh,” jelas Edwin.

Dia berharap, statement politik Mendagri ini dapat diperhatikan pemangku kepentingan dan stakeholder di pusat menyangkut anggaran DAK.

“Tidak bisa (anggaran) hanya dibebankan kepada daerah semata, tapi harus ada tanggungjawab dengan mengawal regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kami tidak minta membiayai seluruhnya, tidak, tapi memberikan stimulan untuk membantu bersama,” ujar dia.

Hal senada juga disampaikan Kepala Satpol PP Kota Ambon, Josias Loppies. “Sampai awal tahun ini belum ada DAK yang turun, kita masih dibiayai APBD Kota Ambon. Mudah-mudahan di 2020 sesuai hasil Rakor di Ancol Januari itu, wilayah timur khususnya Satpol PP diperhatikan,” tuturnya.

Minimnya anggaran berpengaruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Ambon. “Kita sesuaikan sebisa mungkin untuk melaksanakan Perda, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Ambon,” ujarnya.

Dia berharap DAK juga dikucurkan untuk Satpol PP Kota Ambon. “Kita berharap ada perhatian khusus apalagi menyangkut sarpras dan biaya operasional. Sejak 2015 kita usulkan pembangunan kantor Satpol PP tapi sampai sekarang belum. Sudah dicatat oleh Kementerian, mudah-mudahan 2020 bisa direalisasi sesuai hasil Rakornas di Ancol itu,” kata Loppies. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga