KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff mempertanyakan Dinas Perhubungan penyebab nilai anggaran pembangunan sektor perhubungan tahun 2019 mengalami penurunan.

Nilai anggaran pembangunan sektor perhubungan Maluku turun 50 persen dari nilai anggaran tahun 2018 sebesar Rp 1.118.723.034.000.

Tahun 2019 ini, Kementerian Perhubungan hanya menggelontorkan anggaran perhubungan untuk Maluku senilai Rp 689.062.126.000.

Anggaran Kemenhub diperuntukkan bagi pengembangan pelayanan masyarakat terkait jasa transportasi di Maluku. Pertanyaan ke Dishub Maluku ini disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Abdul Halim Daties pada acara Pembukaan Forum SKPD dan Rapat Kerja Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019 di kantor Dishub Maluku, Air Salobar, Ambon, Senin (4/3).

"Tetapi dengan anggaran tahun 2019 saya mempertanyakan mengapa nilai anggaran pembangunan sektor perhubungan di Maluku nilainya turun 50 persen jika dibandingkan tahun 2018," tanya gubernur yang didengar Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Johanes Frans Papilaya.

Gubernur juga menyentil laporan keuangan penggunaan APBN yang dikelola UPT-UPT Kemenhub di Maluku yang selama ini tidak melapor ke Pemda melalui Dishub Maluku.

"Beberapa kali saya memimpin rapat evaluasi pembangunan di kantor gubernur, saya mendapati bahwa tidak ada laporan keuangan yang saya terima terkait penggunaan anggaran APBN yang dikelola oleh UPT-UPT Kementerian Perhubungan yang disampaikan dalam rapat evaluasi tersebut," sentilnya.

Dia meminta kepala UPT pusat di Maluku memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan operasional di lapangan serta laporan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab kepada Pemda Maluku melalui Dishub. "Tanggungjawab tersebut harus dilakukan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah," tegasnya.

Kepala Dishub Maluku, Johanes Frans Papilaya memilih bungkam terkait berkurangnya anggaran sektor perhubungan. (RUZ)