KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Perkara korupsi Repo Fiktif Bank Maluku senilai Rp 238 miliar belum juga bergerak di Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku. Penyidikannya masih mentok di penghitungan kerugian keuangan negara, sementara pihak auditor keuangan tidak bisa berbuat banyak. Kejati belum menyampaikan dokumen yang dibutuhkan tim auditor.
“Kita masih menunggu, bukti rekening korannya. Iya termasuk dokumen transaksi repo itu,” ujar Koordinator Pengawasan dan Investigasi BPKP Provinsi Maluku, Affandi, ditemui di ruang kerjanya, Rabu, kemarin.
Menurut ketua tim auditor BPKP tersebut, kebutuhan akan rekening koran merupakan bagian dari SOP pengauditan pihaknya. “Harus ada, harus disiapkan. Itu SOP kita,” ujar Affandi.
Sebelumnya Kejati Maluku menyampaikan adanya permintaan dokumen dari lembaga auditor negara tersebut. Dan hal itu sudah dipenuhi, hanya saja, satu dokumen lainnya yakni rekening koran yang bertalian dengan transaksi Reverse Repo Bank Maluku belum dipenuhi.
“Masih diupayakan,” ujar Kasipenkum Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Kabar Timur, di ruang kerjanya terpisah.
Dicecar lagi soal kata “masih diupayakan”, Samy menjelaskan, itu artinya masih dikoordinasikan dengan pihak yang punya otoritas, yakni Bank Indonesia. Ketika ditanyakan lagi, dikoordinasikan secara apa, dengan pihak Bank Indonesia, Samy menyatakan lisan.
“Masih koordinasi secara lisan,” cetus Samy.
Kejati terkesan berkinerja lambat mengusut perkara bernilai jumbo ini bukan baru terjadi. Terakhir kemarin, bukan lagi lambat, bahkan Kejati mulai kehilangan arah. Ketika menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Gubernur Maluku Said Assagaff sejak Nopember 2018 lalu, yatanya, hingga hari ini belum dilakukan.
