Bansos PKH Mendorong Penurunan Kemiskinan

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelatihan kewirausahan dorong penurunan kemiskinan di Indonesia termasuk Maluku.

Melalui PKH ini, angka kemiskinan di Indonesia turun 9,6 persen. Diharapkan penyerahan Bansos tahap I tahun 2019 dibarengi pelatihan kewirausahaan akan menurunkan lagi angka kemiskinan.

“PKH berhasil memberikan kesempatan keluarga untuk mempunyai harapan menjadi keluarga berprestasi baik itu jadi wiraswata dan anak-anak tetap sekolah dan bisa berprestasi lebih baik,” kata Airlangga kepada awak media di sela-sela penyerahan Bansosa PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Sabtu (9/2).

Sebelumnya, dalam sambutannya, kata Airlangga, pemerintah dalam lima tahun terakhir memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran Bansos maupun perluasan target sasaran. Karena PKH yang terintegrasi dengan program BPNT atau Rastra merupakan salah satu program Bansos yang berkonstribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statistik merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya Rp 5,6 triliun di tahun 2014 ke Rp 32,4 triliun di tahun 2019 dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM di tahun 2018,” jelasnya.

KPM dengan beban kebutuhan yang lebih besar, akan menerima nilai bantuan yang lebih besar pula. Karena itu, jumlah bantuan yang nanti diterima KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan batas maksimum satu keluarga empat komponen.

Penerima Bantuan, kata Hartarto, diharapkan dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. “Bantuan dapat juga digunakan sebagai modal pengembangan usaha sesuai keterampilan penerima. Penerima manfaat perlu mendapatkan pengetahuan mengelola uang bantuan agar digunakan dengan bijak untuk keperluan produktif,” jelas Airlangga.

Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyebutkan, untuk Maluku, total Bansos PKH dan BPNT tahap I tahun 2019 yang disalurkan Rp 207.849.555.000. Terdiri dari Bansos PKH Rp 194.009.575.000, kepada 99.217 KPM dan Bansos BPNT Rp 13.839.980.000 bagi 125.818 KPM.

“Jadi kenaikan terbesar di PKH, dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 90 miliar menjadi Rp 194 miliar untuk Maluku,” jelasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga