Sekilas Info

PNS Eks Napi Korupsi Menunggu Pemecatan

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pengadilan Tipikor Ambon telah melayangkan nama-nama PNS mantan narapidana korupsi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.

BKD Maluku kini akan memproses pemecatan terhadap delapan dari 10 nama pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.

Delapan nama yang belum diungkapkan ke publik ini diterima dari Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ini, Rabu (6/2).

“Delapan (nama) sudah kami terima dari Pengadilan Negeri Ambon. Sementara dua orang lainnya belum,” kata Plt Kepala BKD Provinsi Maluku, Donald Saimima di Ambon, Kamis (7/2).

Saimima mengaku PN Ambon baru mengabulkan permintaan BKD terkait permintaan berkas PNS mantan napi yang pernah divonis bersalah dalam perkara korupsi. Sebelumnya BKD telah melayangkan surat resmi ke PN Ambon pada 31 Desember 2018.

Menurut Saimima, meskipun delapan berkas PNS koruptor itu sudah diterima BKD Maluku, masih ada hal-hal lain yang perlu dilengkapi. “Delapan itu masih ada beberapa hal yang belum lengkap seperti putusan kasasi. “Mungkin putusan kasasi. Kan inkrahnya kasasi, itu nanti yang akan kita koordinasi lagi,” jelasnya.

Terhadap delapan berkas yang sudah diterima BKS, akan dipelajari dan dikaji lagi oleh Bagian Hukum Setda Maluku. Untuk dua berkas PNS eks koruptor yang belum dikirim PN Ambon, kata Saimima, pihaknya akan terus berkoordinasi.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama pemecatan 2.357 PNS bekas napi korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
SKB itu berisi pemberhentian tidak hormat PNS yang terjerat perkara korupsi. Pelaksanaan SKB ini selambatnya pada Desember 2018. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga