KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku menangani 80 kasus peredaran Tumbuhan Satwa Liar (TSL) sepanjang tahun 2018.

Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi menyatakan, tahun 2018 BKSDA Maluku menangani 80 kasus peredaran TSL ilegal yang terdiri dari 39 kasus hasil penangkapan langsung, 21 kasus temuan pengangkutan TSL ilegal (pelaku tidak ditemukan), dan 20 kali menerima penyerahan TSL secara sukarela dari masyarakat maupun aparat keamanan.

Jumlah satwa yang diselamatkan sebanyak 1.402 ekor, dengan rincian 1.177 ekor jenis burung, 156 ekor kepiting kenari (Birgus latro), 32 ekor monyet hitam/yaki (Macaca nigra).

"Selain itu 20 ekor kura-kura air tawar (Freswater terrapins), enam ekor Buaya Muara (Crocodylus porosus), enam ekor penyu, tiga ekor ular sanca Batik (Phyton reticulatus), satu ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicukaris) dan satu ekor ikan Paus Sperma (Physter macrocephalus), kata Mukhtar di Ambon, Senin (4/2).

Kasus yang ditemukan BKSDA Maluku tahun 2018 tidak semua berujung pada penindakan hukum, tetapi dilakukan pendekatan secara humanis atau pembinaan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat agar tidak melakukan perdagangan TSL secara ilegal. "Tindakan ini dilakukan khusus kepada masyarakat sekitar hutan yang melakukan perburuan burung atas perintah pemilik modal," katanya.

Sedangkan pengangkutan TSL ilegal yang berhasil digagalkan, untuk kasus peredaran TSL ilegal yang berujung pada proses hukum, dilakukan terhadap pemodal dan jaringan peredarannya.

Terdapat sembilan kasus peredaran TSL ilegal yang diproses hukum yaitu sebanyak delapan kasus adalah kasus pengangkutan dan penjualan jenis burung paruh bengkok (burung nuri & burung kakatua) dan satu kasus pengangkutan TSL ilegal jenis Kepiting Kenari (Birgus latro).

Mukhtar mengharapkan, dengan semakin aktifnya peran petugas dan para stakeholder dalam memberantas praktek perdagangan dan peredaran TSL ilegal, menjadi langkah yang baik dalam meminimalisir keterancamanan terhadap TSL yang ada di wilayah kerja BKSDA Maluku.

"Peran petugas dan stakeholder sangat diperlukan dalam upaya meminimalisir keterancaman TSL," tandasnya. (AN/KT)