KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Sorotan tajam tertuju pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) setelah terkuaknya kondisi layanan kesehatan yang memprihatinkan di tiga Negeri di Kecamatan Kepulauan Banda: Selamon, Pulau Ay, dan Pulau Rhun.
Dalam sesi diskusi Pameran SUAR RUAS oleh Photovoices Internasional, Kamis, 11 Desember 2025, empat warga setempat secara lugas memaparkan bukti visual melalui fotografi, menelanjangi krisis mulai dari gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tak layak, kekurangan Tenaga Kesehatan (Nakes) ekstrem, hingga parahnya obat-obatan kedaluwarsa.
Para pembicara yang terdiri dari Delila Sabban (Pulau Ay), Slamet dan Rosida (Pulau Rhun), serta Musdalifah Kaimudin (Selamon) kompak menyoroti kelalaian Pemkab Malteng melalui Dinas Kesehatan.
Rosida, seorang ibu rumah tangga dari Pulau Rhun, mengungkapkan realita tragis: tidak adanya bangunan Posyandu, memaksa ibu hamil dilayani di Kantor Pemerintah dengan fasilitas pemeriksaan yang nihil.
“Saat ini di Pulau Rhun ada 12 ibu hamil dan kami memohon agar pemerintah bisa membantu menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil,” ungkap Rosida, memohon intervensi.
Kondisi diperparah oleh Slamet, yang melaporkan bahwa keterbatasan fasilitas dan Nakes di Pustu Pulau Rhun membuat pasien terpaksa berobat keluar pulau, bahkan ada kasus ibu melahirkan yang harus dilarikan melalui jalur laut ke RSUD Ambon.
Data yang disampaikan Delila Sabban dari Pulau Ay menunjukkan masalah akut pada manajemen logistik kesehatan. Ia menyoroti obat-obatan untuk anak dan bayi berupa sirup yang sudah kedaluwarsa serta ketiadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) esensial seperti alat cek kolesterol dan darah.
Sementara itu, Musdalifah Kaimudin dari Selamon berharap Dinas Kesehatan Maluku Tengah segera mengatasi kondisi miris Pustu di Negeri mereka, yang mengalami kerusakan fisik parah, fasilitas pendukung minim, serta keterbatasan Nakes dan obat-obatan.
Temuan ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Maluku Tengah. Para pembicara secara implisit dan eksplisit mendesak Pemkab Malteng agar segera mengambil langkah nyata dan mendesak, bukan sekadar respons administratif.
Warga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan alokasi anggaran daerah. Dengan kondisi darurat yang memaksa masyarakat Pulau Ay harus menempuh perjalanan laut ke Banda Neira untuk pertolongan pertama, serta nasib ibu hamil di Pulau Rhun yang tanpa Posyandu, bola panas kini berada di tangan Pemkab Malteng untuk membuktikan komitmen mereka terhadap kesehatan warganya.
Keterbatasan Nakes yang “berusaha semaksimal mungkin melayani” dalam keadaan fasilitas yang lumpuh menunjukkan bahwa masalah ini bukan pada dedikasi petugas, melainkan pada kegagalan sistemik yang harus dijawab tuntas oleh Pemkab Maluku Tengah. (KTE)
