KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Penduduk miskin di Provinsi Maluku masih tinggi. Maluku masih berada di urutan 4 daerah termiskin dari 35 provinsi di Indonesia.

Menjelang pergantian pucuk pimpinan dari Said Assagaff-Zeth Sahuburua ke Gubernur-Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas Orno, menurunkan angka kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah membangun Maluku.

Merealisasikan janjinya menekan angka kemiskinan saat kampanye Pilgub 2018, tim kerja Murad-Orno melakukan pertemuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku. Menurunkan angka kemiskinan menjadi fokus utama Murad-Orno.

Dalam pertemuan itu, Murad-Orno yang diwakili Sam Latuconsina dan Puti Ambon meminta persoalan kemiskinan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. “Tim RPJMD Bappeda Provinsi Maluku meminta masukan pokok-pokok pikiran isu-isu strategis, pokok-pokok permasalahan dari gubernur terpilih. Saya dan pak Puti Ambon diperintahkan gubernur terpilih untuk mewakili membahas bersama (Bappeda). Kita sudah sampaikan kepada tim yang akan menyusun RPJMD 2019-2024, isu-isu strategis apa saja yang akan dituangkan. Yang paling utama adalah isu kemiskinan,” kata Sam usai pertemuan dengan Bappeda di kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/1).

Menurutnya, kemiskinan ini menjadi isu penting, karena berhasil mengantarkan Murad-Orno sebagai gubernur-Wagub terpilih.

“Kita tidak bicara lagi tentang program, tapi angka-angka penurunan kemiskinan. Misalnya sekarang, Maluku terpuruk nomor tiga dari bawah (untuk kemiskinan). Kalau sekarang (pemerintahan Assagaff-Sahuburua) turun 1,7 persen, sedangkan Pak Karel dulu turun hampir 10 persen. Pak Murad nanti turun berapa? itu bisa dituangkan dalam pokok-pokok RPJMD,” jelas mantan wakil walikota Ambon ini.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi target 100 hari kerja Murad-Orno setelah dilantik Maret mendatang. “Dari dalam 100 hari kerja itu sudah harus ada blue print kemiskinan Maluku. Bagaimana mensinkronkan pembangunan dari kabupaten/kota dengan provinsi, provinsi dengan nasional dalam pengentasan kemiskinan di Maluku. Jadi kita bicara tentang penurunan angka, tahun pertama berapa persen, tahun kedua berapa persen tahun ketiga berapa dengan konsep dasar gugus pulau,” jelasnya.

Jika angka kemiskinan turun, kata Sam, otomatis sektor-sektor lain akan berkembang. “Isu besar kita waktu itu adalah angka kemiskinan Maluku yang stagnan selama masa pemerintahan sebelumnya. Sehingga saat isu itu diangkat menjadi daya tarik bagi masyarakat, maka jualan itu harus kita pastikan dalam RPJMD 2019-2024 kita itu berapa. Bagaimana membuat angka kemiskinan turun, kesehatan menjadi baik, begitu pula pendidikan, infrastruktur, investasi, dan keamanan. Pariwisata juga harus bangkit, (karena) semua ada di situ (penurunan angka kemiskinan). Sudah bertemu Bappeda, nanti akan ada forum-forum berikut,” kata Sam.

Menyinggung apakah pemerintahan Assagaff-Sahuburua gagal dalam hal pengentasan kemiskinan? Sam berujar “Saya tidak bilang gagal, tapi stagnasi. Turunnya hanya 1,7 persen, dibandingkan dengan Pak Karel hampir 10 persen (angka kemiskinan turun). Kalau gagal atau bagaimana itu sudah terbukti di pemilihan (Pilgub). Lima tahun, lalu dipilih gubernur baru, otomatislah terjawab sendiri,” tandas Sam diplomatis.

Sam mengaku, pemindahan ibu kota provinsi Maluku ke Pulau Seram belum menjadi prioritas RPJMD. “Belum, (pemindahan) ibukota provinsi itu bagian dari konsep besar, tapi sekarang lebih kearah isu apa sebenarnya. Kalau kita lihat dulu baliho-baliho awal Pak Murad (menjual isu) itu tentang kemiskinan. Dan jualan itu yang membuat Pak Murad dan Pak Orno terpilih. Ibukota provinsi itu bagian kecil dari konsep besar penurunan kemiskinan. Pemekaran wilayah dan sebagainya,” kata dia. (RUZ)