Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Geram Jaringan Telekomunikasi Wakate Sulit

badge-check


ILUSTRASI Perbesar

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Constansius Kolatfeka mengaku geram, jaringan telekomunikasi di Kecamatan Wakate, Kabupaten SBT sulit dijangkau.

Pasalnya, untuk menelepon sanak saudara, warga di kedua kecamatan tersebut harus rela antri di pinggir pantai bantuan bambu, dengan harapan bisa mendapatkan jaringan atau signal telekomunikasi dari Pulau Kesui.

“Memang sudah ada upaya pemerintah menghubungkan masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya soal telekomunikasi. Sayangnya, di sejumlah kecamatan belum ada tower telekomunikasi,” kata Constansius kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, pekan kemarin.

Dia mengaku, tower telekomunikasi sudah terpasang di sejumlah lokasi. Akan tetapi tower tersebut belum maksimal. Menurut Constansius, tower telekomunikasi seharusnya terpasang di Desa Elili yang berada di antara Kecamatan Gorom dan Pulau Kesui. Namun, hal itu tidak dilakukan sehingga menyulitkan warga setempat.

“Di Teor hanya ada 1 tower telekomunikasi. Kondisi ini yang kemudian membuat masyarakat tidak bisa mengakses informasi ke pusat provinsi dan lain-lain,” ungkap dia.

Dia mengatakan, saat melakukan reses di sejumlah desa di Kabupaten SBT, sebagian besar warga mengeluh soal jaringan telekomunikasi. Selain itu, lanjut dia, jika ada informasi cuaca dan gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG, masyarakat di kedua kecamatan tersebut tidak mengetahuinya. “Akibatnya banyak terjadi kecelakaan di laut yang memakan banyak korban jiwa, karena masyarakat tidak bisa mengakses informasi dan peringatan dini dari BMKG,” kata Constansius.

Lebih parah lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten SBT tidak bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), lantaran jaringan telekomunikasi dan perangkat komputer yang tidak memadai.

Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, untuk secepatnya merespon keluhan masyarakat tersebut. “Pemerintah daerah jangan diam melihat persoalan ini (jaringan telekomunikasi). Saya akan terus menyuarakan, sampai ada perhatian pemda dan pihak-pihak terkait,” tutupnya. (MG3)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku