KABARTIMURNEWS.COM, NAMROlE - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan segera membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada akhir Januari 2019.

Walaupun informasi ini cukup menggembirakan bagi para pencari kerja, namun berdampak buruk bagi keberadaan ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengabdi di pemerintah daerah Bursel. Sebab rekrutmen P3K, maka PTT harus dihapus.

“Menurut jadwal itu kan minggu terakhir bulan Januari, kalau ada pergeseran jadwal nanti kita lihat sesuai hasil rapat nasional di Batam tanggal 23 Januari. Tapi yang menjadi masalah, PTT kita karena harus dihapuskan,” kata Penjabat Sekda Kabupaten Bursel A.M Laitupa di kantor bupati, Selasa (22/1).

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bursel sudah menyiapkan anggaran untuk rekrutmen P3K.
Sedangkan gaji P3K, Pemkab Bursel belum mengalokasikan anggaran karena jumlah kuota  P3K belum diketahui. ”Kalau diangkat tahun 2019, berarti mereka yang lolos P3K akan dibayarkan gajinya pada tahun 2020 setelah dianggarkan. Begitu juga dengan tunjangan,” ungkap Laitupa.

Laitupa mengakui, pihaknya serba salah dalam penerimaan P3K sesuai instruksi Pemerintah Pusat. ”Kita jadi serba salah, karena rekrutmen P3K, sudah pasti seluruh PTT dihapus, dan kalau tidak melakukan penerimaan pun akan bermasalah dan menjadi temuan,” jelasnya.

Kata dia, untuk tahun ini penerimaan P3K sebanyak dua kali. “Tapi sampai sat ini formasi, kita masih menunggu hasil rapat nasional antara pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah di Batam,” kata Laitupa.

Laitupa melanjutkan, seleksi P3K akan dilakukan seperti penerimaan CPNS tahun 2018. “Prosesnya sama seperti seleksi CPNS kemarin, ada tesnya dan salah satu persyaratan itu, peserta yang mengikuti tes harus memiliki SK honor di Pemkab Bursel karena ini untuk mencegah masuknya orang luar mengambil jatah P3K di sini,” kata dia. (KTL)