Sekilas Info

Bupati Hadiri Peresmian Kantor Pajak Tual

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku Papua Wansepta Nirwanda didampingi Bupati Malra M. Taher Hanubun dan Sekretaris Kota Tual Muti Matdoan meresmikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tual.

KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku Papua Wansepta Nirwanda meresmikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tual.

Peresmian dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dan Sekretaris Kota Tual Muti Matdoan. "Untuk melayani dan menjangkau wajib pajak yang lebih luas dengan tambahan layanan wajib pajak, maka hari ini KP2KP Tual resmi diuji coba dan bertransformasi menjadi KPP Mikro Tual," kata Nirwanda kepada pers di Tual, Rabu (16/1/2019).

Dia menjelaskan, dengan dibentuknya KPP Mikro Tual maka wajib pajak dapat memperoleh pelayanan perpajakan yang lebih optimal.

Inisiatif transformasi KP2KP menjadi KPP Mikro dilakukan untuk memperbaiki segmentasi wajib pajak dan menjangkau lebih banyak wajib pajak. "Saat ini masih banyak masyarakat yang belum atau tidak tersentuh oleh DJP karena kurangnya sumber daya manusia yang ada dan wilayah kerja yang terlalu luas," kata Nirwanda.

Dengan adanya KPP Mikro Tual, kata dia, diharapkan masyarakat terutama wajib pajak dapat memperoleh pelayanan perpajakan yang lebih optimal, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak bagi pembangunan.

Tugas dan fungsi KP2KP meliputi penyuluhan, pendaftaran, pelayanan, konsultasi dan administrasi kantor dengan jumlah karyawan tujuh orang.

KPP Mikro merupakan perluasan dari tugas dan fungsi KP2KP dengan penambahan jumlah ideal karyawan minimal menjadi 10 orang yang terbagi dalam tiga subtim tugas dan fungsi.

Tiga Subtim tugas dan fungsi yakni, subtim pengawasan dan ekstensifikasi, subtim penyuluhan pendaftaran dan pelayanan, serta subtim pendukung. "KPP Mikro sebagai bagian Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kemenku juga menjadi bagian reformasi perpajakan oleh DJP untuk mewujudkan DJP sebagai lembaga administrasi perpajakan yang kredibel (dapat dipercaya)," kata Nirwanda. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga