Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Kasus SPPD Fiktif Pemkot “Kandas” di BPKP Maluku

badge-check

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kalau sudah kita kantongi hasil auditnya, akan kita gelar ekspos penetapan tersangka. Ini saya katakan satu kali, biar jangan diulang-ulang pertanyaanya lagi.

Hasil audit BPKP Maluku, menjadi penentu siapa tersangka kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Hasil audit kerugian negara belum diterima Polres Ambon, hingga saat ini.

Penyidik unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, masih menunggu hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (SPPD) fiktif dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku.

Belum diterimanya hasil audit BPKP, menyebabkan pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Walikota Richard Louhenapessy dengan nilai kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 6 miliar itu, terhambat.

“Belum diumumkan tersangka. Kita masih tunggu hasil perhitungan dari BPKP,” ungkap Kasat Reskrim Polres Ambon, AKP. Rival Effendy Adikusuma kepada wartawan di Markas Polres Ambon, Kota Ambon, Jumat (7/12).

Dia mengakui, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BPKP terkait audit kasus tersebut yang hingga kini belum lagi membuahkan hasil. “Kalau sudah kita kantongi hasil auditnya, akan kita gelar ekspos penetapan tersangka. Ini saya katakan satu kali, biar jangan diulang-ulang pertanyaanya lagi,” tegas Rival.

Meski hasil audit belum terbit, tapi mantan Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat ini mengaku proses penyidikan terus berjalan. “Kita profesional. Kita hanya tunggu hasil audit. Itu saja,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Lapas Ambon Perkuat Mental Spiritual Warga Binaan Selama Ramadhan

19 Februari 2026 - 11:42 WIT

Warga muslim di Leihitu Maluku Tengah puasa 1 Ramadhan Selasa

17 Februari 2026 - 20:42 WIT

Cetak Generasi Tangguh, Lanud Pattimura Gelar Persami KKRI 2026 bagi Pelajar Maluku

14 Februari 2026 - 19:19 WIT

Skandal UP3 Tanimbar, Dugaan Pelanggaran Prosedur Pembayaran Proyek Ratusan Miliar

7 Februari 2026 - 12:11 WIT

Maluku Raup Rp 6 Triliun dari Pajak Impor, Investasi Tembus Rp365 Triliun

6 Februari 2026 - 00:39 WIT

Trending di Maluku