KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Setelah merampungkan perkara korupsi Dinas Kominfo, Kejari Seram Bagian Timur (SBT) mulai bergerak membidik sejumlah kasus penyelewengan dana desa (DD). Ditengarai para Kades yang terlibat menggunakan dana gelontoran pusat itu menyimpang dari jalur peruntukkannya.

“Kita utamakan yang dipakai engga bener itu. Seperti main perempuan, yang gitu-gitu lah,” ujar Kepala Kejari SBT Riyadi SH kepada Kabar Timur, Rabu (4/11). Menurut Riyadi, temuan tersebut cukup mengejutkan, karena tidak saja terjadi pada satu dua kepala desa. “Jumlahnya cukup signifikan, kami juga heran dengan SBT ini,” tukasnya.

Sayangnya Riyadi mengaku lupa nama desa maupun kecamatan dimana para Kades diduga menggunakan DD untuk hal seperti itu. Namun diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi Dana Desa di Kecamatan Siwalalat, isteri simpanan para Kades ikut diumbar.

Yakni, 6 kepala desa di Kecamatan tersebut berhasil diendus Kejari SBT. Sayangnya tidak disebutkan desa-desa apa saja, alasannya kasus-kasus dimaksud masih di ranah penyelidikan.

Namun setelah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) hasilnya positif. Mereka terindikasi melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait Dana Desa tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.

Yang paling miris dari Pulbaket tersebut, semua Kades yang dimintai keterangan akhirnya mengaku, ada dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Salah satunya membayar hutang isteri simpanan. Dan yang paling fatal, menggunakan dana kucuran pemerintah pusat itu berfoya-foya di kafe dan karaoke di pinggiran Kota Bula.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari SBT, Asmin Hamja mengungkapkan, hasil kerja tim inteljen yang disampaikan ke pihaknya memberikan petunjuk kuat. Dari Pulbaket oleh tim Intel Kejati ternyata memperkuat laporan yang disampaikan masyarakat.

“Termasuk beta ikut telusuri malam-malam dengan jaksa intel. Rata-rata Kades itu seng langsung pulang ka desa setelah dana cair. Alasannya transportasi, setelah dicek ternyata mengendap di kosong dua (isteri simpanan) di kos-kosan atau karaoke di Bula, hancur,” terang Asmin kepada Kabar Timur, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) juga diduga ikut diembat. Modusnya, biaya operasional, ATK dan makan minum yang sudah disediakan melalui ADD juga dipakai untuk bayar hutang. (KTA)