KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Karel Ralahalu dan komisaris utama Zeth Sahuburua perlu diperiksa. Keterangan kedua ini perlu, agar posisi kasusnya jadi terang benderang.
Pemanggilan terhadap Gubernur Said Assagaff oleh jaksa penyidik untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara korupsi “Repo” senilai Rp 238,5 miliar merupakan langkah berani Korps Adhyaksa.
Diharapkan hal ini jadi pintu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengungkap siapa aktor intelektual maupun negosiator ulung di balik transaksi yang dilakukan antara Dirut Dirk Soplanit dan Direktur Pemasaran Kredit Bank Maluku Wellem Patty dengan Bos PT AAA Andri Theodorus Rukminto itu.
Koordinator LSM Paparissa Perjuangan Maluku (PPM_95 Djakarta) Adhy Fadly berharap, pemeriksaan Assagaff menjadi arus balik bagi mereka yang lolos dari pantauan radar insititusi Kejaksaan sebagai pihak-pihak yang layak dimintai pertanggungjawaban.
Dari dokumen yang dihimpun pihaknya, transaksi jual beli saham atau ‘Reverse Repo Obligasi’ bodong atau fiktif ini terjadi bukan tahun 2014, seperti disebut-sebut pihak Kejati Maluku. Namun terjadi sejak tahun 2011.
Ketika itu yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Maluku Gubernur Karel Albert Ralahalu. Sedang Komisaris Utama dijabat Zeth Sahuburua. Karena itu dirasa perlu memanggil kedua orang ini untuk dimintai keterangan, bahkan diperiksa selaku saksi kunci setelah kasus ini dikembangkan oleh tim penyidik.
“Kami berharap setelah Said Assagaff, jaksa juga memeriksa Karel Ralahalu dan Zeth Sahuburua. Jangan lupa, kasus ini bukan baru terjadi tahun 2014. Tapi sejak 2011, ketika PSP dipegang Karel Ralahalu dan komisaris utama Zeth Sahuburua. Dua orang ini perlu diperiksa agar posisi kasusnya jadi terang benderang seperti apa,” tandas Adhy Fadly kepada Kabar Timur melalui telepon selulernya, Minggu, sore kemarin.
Dikatakan Adhy, berawal di tahun 2011, karena di tahun tersebut Dirk Soplanit dan Wellem Patty pertama bertransaksi dengan PT Andalan Artha Adversindo atau PT AAA Sekuritas yang sebetulnya tengah bermasalah.
