Pembenahan Pasar Mardika Diharapkan Terealisasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Anggota DPRD Maluku mengharapkan, rencana Pemkot Ambon yang akan melakukan program pembenahan dan penataan pasar serta terminal Mardika bisa terealisasi secepatnya.

"Program pembenahan pasar dan terminal Mardika Ambon juga jadi perhatian komisi, karena teman-teman dari dapil Kota Ambon berkeinginan minimal tahun ini persoalan lahan bisa diselesakan," kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Kamis (29/11).

Menurut dia, pasar Mardika harus ditata secara baik karena ada 3.093 pedagang, dan lapak-lapak mereka harus dibenahi.

Sebab lahan itu milik Pemprov Maluku yang akan dibicarakan dengan Pemkot Ambon dan baru sekali rapat pembahasan bersama DPRD provinsi pada awal Juni 2018 tetapi belum ada kelanjutan sampai saat ini.

Politisi Golkar ini berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan karena masalah ini juga dibahas komisi dengan Kementerian Perdagangan saat melakukan penyampaian aspirasi di Jakarta. beberapa waktu lalu.

Awal Juni 2018, Pemkot Ambon melakukan rapat koordinasi dengan Komisi A dan Komisi C DPRD Maluku membicarakan pembangunan pasar Mardika. DPRD Maluku mendukung penuh program pemkot yang akan merevitalisasi pasar dan terminal Mardika dengan desain yang lebih modern.

Pihak Pemkot Ambon saat itu diwakili Asisten II, Kadis Perindag dan Bappeda serta Bagian Hukum.

Sebelum aset pemprov Maluku berupa tanah dan bangunan seluruh pasar Mardika diberikan hak pengelolaannya kepada pemkot, DPRD meminta pemprov mengundang pedagang dan pemilik ruko yang sebagian besar sudah memiliki hak guna bangunan (HGB) untuk musyawarah.

Pasar dan terminal Mardika dibangun tahun 1985 oleh PT Bumi Perkasa Timur dan dibuat MoU dengan pemprov selama 30 tahun, dari 1987-2017 dan MoU itu sudah berakhir tahun lalu.

Apabila akan diperpanjang lagi, maka satu tahun sebelum berakhirnya masa MoU itu pengelola harus mengajukan permohonan kepada pemprov untuk perpanjangan kontrak baru, dan aturan membuka ruang bisa diperpanjang itu selama 20 tahun.

Tetapi pengelola tidak melakukan perpanjangan kontrak sehingga otomatis aset Pasar Mardika menjadi milik pemprov dan itu perlu juga dibuktikan MoU seperti apa.

Yang menjadi kendala saat ini, sebagian besar pemilik bangunan ruko di pasar Mardika sudah memiliki HGB karena telah membayar ke pengelola dan pemprov juga ada yang sudah memberikan rekomendasi kepada pemilik HGB membuat sertifikat perpanjangan HGB di Badan Pertanahan Negara Kota Ambon.

Sehingga ketika aset mau diberikan juga ke Pemkot Ambon untuk mengelola dengan cara merevitalisasi pasar Mardika, perlu juga dibicarakan dengan sebagian besar para pedagang yang telah mengantongi HGB.
"DPRD Maluku lewat Komisi A dan C dalam rapat koordinasi dengan pemkot menyetujui dan mendukung rencana tersebut," ujar Anos.

Tetapi persoalan yang menyangkut HGB juga perlu dievaluasi dan mendata ulang kira-kira berapa banyak pedagang yang sudah mempunyai HGB dan bagaimana dengan rencana pemkot melakukan revitalisasi agar tidak terjadi permasalahan di lapangan. "HGB itu acak sebagian di blok A dan blok B jadi belum tahu pasti," imbuhnya. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga