KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen seluruh ohoi atau desa di daerah itu berubah menjadi ohoi yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Demikian dikatakan Bupati Malra, M. Taher Hanubun dalam sambutannya saat membuka sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 di Balroom Hotel Vilia Langgur, Senin (26/11).
Menurut Hanubun, komitmen menjadikan ohoi di Malra maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai jika aparatur ohoi terus didorong untuk selalu meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan Dana Desa secara efektif.
“Program inovasi desa hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa. Ini juga untuk merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM serta infrastruktur desa,” katanya.
Inovasi akan membawa perubahan besar bagi ohoi, sumber daya ohoi akan semakin bersaing, infrastruktur akan menjadi lebih baik, yang secara tidak langsung akan menggerakkan ekonomi di ohoi dan berimbas pada perubahan ekonomi kabupaten Malra secara keseluruhan.
Sosialisasi ini, kata bupati, memperkenalkan pentingnya P2KTD yang mendukung pelaksanaan undang-undang desa dan program inovasi desa, khususnya bidang kewirausahaan, pengelolaan SDM, dan infrastruktur serta menyusun profil P2KTD di Kabupaten Malra.
Selain itu, mewujudkan kegiatan pembangunan ohoi yang inovatif dan lebih berkualitas, membantu Pemda dalam menyediakan layanan teknis yang dibutuhkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa.
Hanubun berharap, dengan sosialisasi P2KTD dan rakor tim inovasi kabupaten Malra, para pelaku dan pemangku kepentingan dapat mengetahui masalah filosofis, teknis, serta membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD, sehingga desa memiliki kualitas perencanaan pembangunan yang lebih produktif.
“Tim Inovasi Kabupaten dan Pengelola Inovasi Desa yang berasal dari beberapa OPD, asosiasi, dan unsur masyarakat desa diharapkan dapat bekerja maksimal sesuai petunjuk teknis operasional dan juknis yang telah ditetapkan,” kata Hanubun. (ANT/KT)
